MANOKWARI, PinFunPapua.com – Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dari Kabupaten Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, menyoroti lambannya perhatian Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni terhadap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Moskona Barat.
Menurut Eduard, akses penghubung antara Distrik Moskona Barat dan Moskona Selatan hingga saat ini masih bergantung pada jalan yang dibuka oleh perusahaan kayu sejak tahun 2021. “Jalan dari Moskona Selatan ke Moskona Barat itu bukan jalan pemerintah, melainkan dibuka oleh perusahaan kayu. Hingga kini belum ada tindak lanjut pembangunan atau perbaikan dari pemerintah daerah,” ujarnya kepada media di Manokwari, Minggu (25/5/2025).
Ia menyayangkan minimnya kepedulian Pemkab Teluk Bintuni terhadap kondisi tersebut, meskipun berbagai keluhan dan usulan telah disampaikan, baik oleh masyarakat maupun Kepala Distrik setempat. Bahkan, Kepala Distrik pernah menginisiasi pengumpulan dana swadaya dari 14 kepala kampung dengan memotong dana desa untuk membayar kontraktor pembangunan salah satu jembatan. “Ini bentuk keprihatinan kami. Kepala Distrik bersama masyarakat sudah berupaya, tapi di mana kehadiran pemerintah?” kata Eduard dengan nada kecewa.
Selain itu, Eduard juga mengkritik banyaknya janji politik menjelang pemilu yang hingga kini belum terealisasi. Ia menegaskan bahwa persoalan infrastruktur ini bukan hanya soal kenyamanan, melainkan merupakan akses vital bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan mendapatkan layanan publik. “Akses jalan ini tidak hanya digunakan oleh warga setempat, tapi juga oleh petugas kesehatan, TNI-Polri, dan kepentingan ekonomi masyarakat seperti mengangkut hasil kebun atau barang dagangan ke pasar di Bintuni,” jelasnya.
Selama ini, Eduard mengamati bahwa pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan Pemkab Teluk Bintuni hanya menjangkau wilayah Jagiro. Sedangkan pembangunan jembatan di Kali Sebyar ditangani oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Sementara itu, ruas jalan sepanjang sekitar 50 kilometer dari Moskona Selatan ke Moskona Barat masih minim intervensi dan perbaikan.
Eduard mendesak Bupati Teluk Bintuni agar segera memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum turun langsung meninjau dan menindaklanjuti kondisi infrastruktur di wilayah tersebut. Ia menyarankan agar jika dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) tidak dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan, maka dana otsus harus dimanfaatkan. “Jangan terlalu kaku soal regulasi karena ini menyangkut kebutuhan mendesak orang asli Papua, yang mencapai 90 persen dari pengguna jalan ini,” tegas Eduard.
Persoalan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Moskona Barat menjadi sorotan serius karena akses yang memadai sangat penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan kelancaran pelayanan publik. Keterlambatan pembangunan tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup warga setempat.
MRPB melalui Eduard berkomitmen terus mengawal dan mendesak pemerintah daerah agar segera memberikan perhatian dan realisasi pembangunan infrastruktur yang layak di wilayah tersebut. Eduard berharap pemerintah tidak hanya memberikan janji semata, tetapi segera bertindak agar akses vital ini dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat luas. (red)
