MANOKWARI, PinFunPapua.com – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua Barat, Dr. M. Bachri Yasin, SE., MM., menyatakan bahwa pihaknya belum dapat merilis data pendapatan daerah, baik secara total maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan proses rekonsiliasi masih berlangsung, sehingga diperlukan validasi agar data yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya tidak ingin memberikan data yang belum valid. Data yang kami berikan harus akurat agar dapat menjadi acuan dalam pemberitaan dan pengambilan kebijakan,” ujar Bachri Yasin saat ditemui sejumlah wartawan diruang kerjanya Rabu, (12/02/2025).
Ia menambahkan bahwa saat ini Papua Barat tengah berada dalam masa transisi pemerintahan. Setelah pelantikan gubernur dan wakil gubernur definitif, akan dilakukan serah terima jabatan dari Penjabat (Pj.) Gubernur kepada gubernur terpilih, serta dari Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) kepada sekda definitif.
“Sebagai perangkat daerah, khususnya yang terkait dengan keuangan seperti Bapenda, Bappeda, dan BPKAD, kami harus memastikan bahwa data yang kami miliki valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai setelah data dirilis dan diberitakan, gubernur dan wakil gubernur yang baru masuk menemukan bahwa datanya tidak valid,” tegasnya.
Selain itu, Bapenda juga tengah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta laporan pertanggungjawaban gubernur antarwaktu. Hal ini menjadi beban kerja yang harus diselesaikan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dampak Pengurangan Anggaran Terhadap Transfer ke Daerah
Lebih lanjut, Bachri Yasin mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 akan terjadi perubahan target pembangunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Presiden telah menetapkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga hingga 70 persen, yang berdampak langsung pada transfer dana ke daerah.
“Di Papua Barat, jika tidak salah, ada pengurangan anggaran transfer ke daerah sekitar Rp200 miliar. Pengurangan ini tentu berdampak pada alokasi anggaran di OPD-OPD,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat kepada gubernur agar segera melaksanakan efisiensi anggaran melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Perubahan APBD ini diperlukan untuk menyesuaikan program Asta Cita dari presiden agar dapat diterapkan di tingkat provinsi. Selain itu, efisiensi anggaran juga harus dilakukan, terutama untuk pos-pos yang tidak substansial, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, Focus Group Discussion (FGD), kajian, dan seminar. Jika memungkinkan, kegiatan-kegiatan tersebut harus dikurangi atau bahkan dihilangkan,” paparnya.
Saat ini, pemerintah Papua Barat masih menunggu arahan dari gubernur definitif. Bappeda dan BPKAD telah mengumpulkan informasi, namun pelaksanaan efisiensi baru akan dimulai setelah gubernur definitif terpilih.
“Bappeda juga sedang menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) yang disesuaikan dengan visi-misi gubernur terpilih serta kebijakan Astacita presiden,” tambahnya.
Meskipun data pendapatan daerah belum dirilis secara resmi, Bachri Yasin mengakui bahwa secara umum penerimaan daerah tidak mencapai target yang ditetapkan.
“Hal ini dapat dipahami, karena seluruh provinsi di Papua Barat mengalami pengurangan anggaran pada tahun 2024. Pengurangan ini berdampak pada realisasi program-program yang telah direncanakan,” ungkapnya.
Namun, ia memastikan bahwa meskipun target pendapatan tidak tercapai 100 persen, Papua Barat masih dalam kondisi keuangan yang stabil.
“Alhamdulillah, dalam pelaksanaan dan penganggaran tahun 2024, kita tidak mengalami defisit. Kita masih memiliki surplus, meskipun nilainya kecil. Namun, hal ini tidak terlalu mengganggu posisi keuangan daerah,” jelasnya.
Bachri Yasin juga membandingkan kondisi Papua Barat dengan beberapa kabupaten lain di wilayah tersebut yang terpaksa melakukan pinjaman ke Bank Papua akibat ketidakseimbangan posisi kas.
“Ada beberapa kabupaten yang harus melakukan pinjaman karena target pendapatan mereka melebihi realisasi yang tercapai. Namun, Papua Barat tidak mengalami hal itu. Meskipun realisasi pendapatan tidak mencapai 100 persen, posisi kas kita masih aman, sehingga kita tidak perlu melakukan pinjaman ke Bank Papua,” pungkasnya.
Ia menegaskan bahwa setelah seluruh data divalidasi dan direkonsiliasi dengan BPKAD, pihaknya akan segera menggelar konferensi pers untuk menyampaikan laporan keuangan dan pendapatan daerah tahun 2024 secara resmi. (red)
