MANOKWARI, PinFunPapua.com — Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay mengapresiasi langkah pemerintah dan institusi TNI/Polri dalam pembukaan penerimaan Calon Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian tahun ajaran 2025, yang tidak lagi memberlakukan pembatasan khusus bagi wilayah Papua. Namun, DAP menegaskan pentingnya kebijakan tersebut tetap berpihak kepada putra-putri Orang Asli Papua (OAP) agar tidak kehilangan kesempatan di tanah sendiri.
Sekretaris DAP Wilayah III Doberay, Zakarias Horota, dalam keterangannya menyampaikan keprihatinan atas potensi hilangnya peluang bagi OAP dalam seleksi masuk Akademi TNI dan Polri. Ia meminta agar Kodam XVIII/Kasuari dan Polda Papua Barat memberi perhatian serius terhadap proses seleksi yang adil dan afirmatif.
“Kami mengapresiasi dibukanya penerimaan Calon Taruna Akademi TNI tahun ajaran 2025 yang tanpa batasan bagi wilayah Papua. Namun, kami juga menyoroti adanya kekhawatiran jika anak-anak asli Papua kalah bersaing karena praktik-praktik titipan atau intervensi dari oknum tertentu,” ujar Horota.
DAP Wilayah III Doberay menilai bahwa ada indikasi beberapa peserta dari luar Papua yang baru tinggal di wilayah ini selama satu hingga tiga tahun, namun diberi peluang besar untuk diterima. Hal ini, menurut Horota, secara tidak langsung merampas hak dan kesempatan anak-anak asli Papua yang telah lama berdomisili dan berjuang di wilayahnya sendiri.
“Negara telah memberikan kebijakan otonomi khusus yang berlaku di enam provinsi di Tanah Papua, termasuk Papua Barat. Dalam kerangka Otsus ini, ada kebijakan afirmasi yang wajib dihormati, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi OAP untuk mengenyam pendidikan dan pelatihan militer maupun kepolisian,” tegasnya.
Zakarias juga meminta agar Panglima TNI dan Kapolri mengambil langkah konkret dalam penerimaan Taruna Akmil dan Akpol tahun 2025, tidak hanya di Papua Barat, tetapi juga di lima provinsi lain di Tanah Papua. Ia mengingatkan bahwa ketimpangan dalam penerimaan ini dapat memicu kecemburuan sosial dan kesenjangan antarkelompok masyarakat.
“Kami harap tidak ada lagi praktik menutup peluang bagi anak-anak OAP hanya karena ada oknum pejabat atau perwira tinggi yang memanfaatkan jabatannya untuk menyisipkan orang-orang tertentu. Anak-anak asli Papua juga memiliki kemampuan fisik dan sumber daya manusia yang mampu untuk bersaing secara sehat,” katanya.
Lebih lanjut, Horota menyebut banyak lulusan SMA dan SMK terbaik di Papua yang layak direkrut menjadi anggota TNI/Polri tahun 2025. Untuk itu, DAP Wilayah III Doberay mendesak agar Pangdam XVIII/Kasuari dan Kapolda Papua Barat mengambil kebijakan afirmasi nyata dan memastikan bahwa proses seleksi benar-benar berpihak kepada OAP.
“Kami minta agar pimpinan Kodam dan Polda Papua Barat menjadikan hal ini sebagai perhatian serius dan prioritas utama. Ini demi masa depan anak-anak kita, demi keadilan, dan demi menghargai semangat Otonomi Khusus yang diberikan negara kepada Tanah Papua,” tutup Zakarias Horota. (red)
