MANOKWARI, PinFunPapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat untuk segera merevitalisasi Pusat Pelelangan Ikan (PPI) di Pasar Ikan Sanggeng, Manokwari. Langkah ini dinilai penting guna mendukung nelayan lokal dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Wakil Ketua Komisi IV DPRP Papua Barat, Ferry Auparay, menyampaikan bahwa kondisi PPI Sanggeng saat ini sangat memprihatinkan. Banyak fasilitas penunjang yang tidak lagi berfungsi, seperti pabrik es, cold storage, dan Air Blast Freezer (ABF). Selain itu, nelayan juga mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) yang terjangkau.
“PPI Sanggeng memiliki sejarah panjang dalam mendukung sektor perikanan di Papua Barat. Dibangun pada masa pemerintahan Irian Jaya dan dikembangkan kembali pada era Gubernur Abraham O. Atururi, fasilitas ini kini membutuhkan revitalisasi besar-besaran,” ujar Auparay.
Ia menambahkan bahwa pembangunan kembali rantai dingin yang terintegrasi sangat diperlukan agar hasil tangkapan nelayan dapat terjaga kualitasnya dan memiliki daya saing lebih baik di pasar. Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk membangun rantai dingin tersebut mencapai Rp10-11 miliar, jumlah yang tidak mungkin ditanggung sendiri oleh nelayan lokal. Oleh karena itu, ia mendesak Dinas Perikanan Papua Barat untuk mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung upaya tersebut.
Selain itu, Auparay menyoroti persoalan akses BBM subsidi bagi nelayan, yang semakin sulit diperoleh pasca-pemekaran Papua Barat Daya. Ia mengapresiasi peran Anggota DPR RI asal Papua Barat, Ceroline Makalew, yang telah memperjuangkan kebutuhan nelayan di tingkat nasional, khususnya dalam hal distribusi BBM perikanan.
“Pemda Provinsi harus lebih serius dalam memperhatikan kebutuhan dasar nelayan yang selama ini kurang tersentuh. Berkat dorongan dari Ibu Ceroline Makalew kepada BPH Migas dan Pertamina, kini ada perhatian lebih terhadap kuota BBM untuk nelayan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Auparay juga mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perikanan, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop) untuk segera berkoordinasi dengan DPRP Papua Barat. Koordinasi ini diperlukan guna membahas langkah-langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan nelayan, terutama terkait distribusi BBM subsidi dan penyediaan infrastruktur perikanan yang memadai.
Dengan adanya revitalisasi PPI Sanggeng, diharapkan sektor perikanan di Papua Barat dapat semakin berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (red)
