MANOKWARI, PinFunPapua.com — Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) segera menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah terkait seleksi penerimaan siswa di SMA Taruna Nusantara Papua Barat. Langkah ini diambil setelah DPRPB menerima aspirasi dari perwakilan orang tua calon siswa yang tidak lolos seleksi masuk.
Wakil Ketua DPRPB, Syamsuddin Seknun, menyatakan bahwa rapat dengar pendapat akan dilaksanakan pada hari yang sama, Rabu (28/5/2025), untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat dan memaksimalkan efektivitas waktu kerja sebelum libur dan cuti bersama.
“Agenda ini penting agar semua pihak bisa duduk bersama dan membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan operasional sekolah, khususnya proses seleksi masuk yang saat ini menuai pertanyaan dari masyarakat,” ujar Syamsuddin di Kantor DPRPB.
Dalam pertemuan tersebut, empat perwakilan orang tua dari sembilan calon siswa yang tidak lolos seleksi menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Aspirasi tersebut diterima oleh Ketua DPRPB Orgenes Wonggor dan didampingi oleh dua wakil ketua, Petrus Makbon dan Syamsuddin Seknun.
Salah satu poin yang menjadi sorotan DPRPB adalah ketidakjelasan kuota penerimaan siswa dari masing-masing kabupaten di Provinsi Papua Barat. Syamsuddin mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi yang pasti apakah sistem kuota tersebut didasarkan pada jumlah penduduk, zonasi, atau kriteria lain.
“Ini yang akan kami tanyakan secara terbuka dalam hearing nanti. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran SMA Taruna Nusantara di Papua Barat benar-benar memberikan afirmasi positif, khususnya bagi anak-anak asli Papua. Jangan sampai harapan mereka pupus hanya karena alasan teknis seperti keterbatasan ruang asrama,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa sekolah seperti SMA Taruna Nusantara seharusnya menjadi legacy (warisan) pendidikan yang membuka peluang seluas-luasnya bagi putra-putri daerah untuk maju dan berdaya saing.
Sementara itu, Valen Taribaba, salah satu perwakilan orang tua calon siswa, menyampaikan kekecewaannya terhadap proses seleksi yang dinilai kurang transparan. Menurutnya, pihak sekolah memberikan alasan bahwa sejumlah siswa tidak dapat diterima karena keterbatasan daya tampung asrama, bukan karena aspek akademik.
“Kami bisa menerima kalau anak kami gagal karena nilai akademik. Tapi ini sudah sampai akhir proses, baru dikabarkan tidak lolos karena alasan daya tampung asrama. Ini yang kami anggap tidak adil,” ujar Valen.
Ia menambahkan bahwa pihak sekolah sempat menyarankan agar para orang tua menyampaikan persoalan ini ke pihak Gubernur Papua Barat, DPRPB, dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) sebagai upaya mencari solusi.
“Kami berharap ada jalan tengah. Kami sebagai orang tua melihat anak-anak ini serius ingin masuk SMA Taruna. Mereka punya semangat dan kemauan kuat. Kami berharap DPRPB dapat memperjuangkan aspirasi ini,” pungkas Valen.
Hearing ini diharapkan menghasilkan solusi konkret yang dapat mengakomodasi harapan masyarakat tanpa mengabaikan aspek teknis dan kebijakan pendidikan yang berlaku. (red/rls )
