MANOKWARI, PinFunPapua.com — Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) menerima aspirasi dari empat orang perwakilan orang tua calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Kasuari Nusantara Papua Barat, Rabu (28/5/2025). Aspirasi tersebut disampaikan secara dialogis dan diterima langsung oleh unsur pimpinan DPRPB, yakni Ketua DPRPB Orgenes Wonggor yang didampingi dua Wakil Ketua, Syamsuddin Seknun dan Petrus Makbon.
Wakil Ketua DPRPB, Syamsuddin Seknun, menjelaskan bahwa menurut keterangan para orang tua, sejumlah anak digugurkan dari proses seleksi karena alasan keterbatasan ruang atau daya tampung di lingkungan sekolah.
“Setelah pertemuan, kami mendengar langsung dari para orang tua calon siswa bahwa pihak sekolah menyampaikan alasan utama digugurkannya anak-anak mereka adalah keterbatasan ruangan,” ujar Syamsuddin.
Ia menambahkan, kapasitas ruangan yang terbatas kemungkinan membuat pihak sekolah harus melakukan peringkat berdasarkan nilai masing-masing peserta seleksi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan SMA Kasuari Nusantara semestinya menjadi bagian dari program afirmasi bagi anak-anak asli Papua.
“Anak-anak yang datang menyampaikan aspirasi melalui orang tuanya adalah anak-anak asli Papua yang memiliki mimpi besar. Tidak semua anak di Papua punya cita-cita untuk menempuh pendidikan di sekolah seperti SMA Taruna Nusantara,” lanjutnya.
Meski pihak sekolah menghadapi keterbatasan kuota dan memiliki sistem seleksi yang ketat, DPRPB meminta agar solusi yang aplikatif dapat diberikan, terutama jika kendala yang dihadapi bersifat teknis dan masih memungkinkan untuk diakomodasi.
“Kalau ada penilaian tambahan atau alternatif lain yang secara teknis memungkinkan untuk diterapkan, seharusnya dipertimbangkan. Dari informasi yang kami terima, ada sembilan orang anak yang saat ini masih berharap. Kami berharap agar mereka dapat dipanggil kembali untuk mendapatkan kesempatan,” ujarnya.
Syamsuddin juga mengungkapkan bahwa DPRPB baru mengetahui keterbatasan daya tampung sebagai salah satu persoalan dalam proses seleksi tersebut. Hal ini belum pernah diungkapkan secara resmi dalam rapat dengar pendapat (hearing) sebelumnya, baik oleh pihak dinas pendidikan maupun manajemen sekolah.
“Jangan sampai keterbatasan ruangan dijadikan alasan yang berulang. DPR Papua Barat selama ini sangat serius dalam hal politik anggaran, khususnya untuk sektor pendidikan. Kami berharap anak-anak dari tujuh daerah di Papua Barat yang menjadi konstituen kami dapat terakomodasi dengan baik,” tandas politisi Partai NasDem tersebut.
Dengan adanya penyampaian aspirasi ini, DPRPB berkomitmen untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui agenda hearing bersama dinas pendidikan dan pihak sekolah, guna mencari solusi terbaik bagi masa depan pendidikan generasi muda Papua Barat. (red/rls)
