MANOKWARI, PinFunPapua.com – Sekretaris Fraksi Golkar DPR Papua Barat, Ferry Auparay, yang didampingi Ketua Fraksi Golkar Amin Ngabalin mendesak Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, kondisi keuangan Papua Barat saat ini yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat menunjukkan perlunya perbaikan strategi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Auparay menjelaskan bahwa dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat sebesar Rp3 triliun, sekitar 70% atau Rp2,1 triliun berasal dari transfer pemerintah pusat. Sementara itu, PAD yang dihasilkan sendiri hanya sekitar Rp900 miliar. Ketimpangan ini menjadi tantangan bagi kabinet ekonomi yang dipimpin oleh Gubernur Dominggus Mandacan untuk mencari solusi guna meningkatkan pendapatan daerah.
Menurut Auparay, OPD yang bertanggung jawab dalam meningkatkan PAD, seperti Dinas Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pariwisata, harus bekerja lebih keras untuk membantu pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa jika PAD yang dihasilkan masih minim, maka dinas-dinas tersebut tidak bekerja secara optimal.
“Saya sangat yakin PAD yang kita terima saat ini sebagian besar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan kontribusi dari pabrik semen, sementara dinas-dinas di kabinet ekonomi tidak menunjukkan hasil signifikan. Gubernur harus memerintahkan mereka untuk bekerja lebih maksimal, bukan hanya sekadar mengajukan anggaran tinggi setiap tahun tanpa kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” ujar Auparay.
Ia menambahkan bahwa Gubernur seharusnya memberikan mandat dan target yang jelas kepada OPD teknis, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, agar mereka tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencari cara untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan strategi yang lebih baik, APBD Papua Barat pada tahun 2026 diharapkan dapat meningkat hingga Rp5 triliun, bukan stagnan di angka Rp3 triliun dengan porsi besar masih berasal dari dana pusat.
Selain OPD, Auparay juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi bagi PAD Papua Barat. Ia mencontohkan PT Padoma, yang meskipun telah menerima dana puluhan miliar, namun hanya mampu menyetor dividen sebesar Rp100 juta.
“Gubernur harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dewan direksi PT Padoma dan mengganti seluruh jajaran yang tidak mampu bekerja secara efektif. Selain itu, proses lelang jabatan di kabinet ekonomi harus dilakukan secara transparan dan terbuka, bukan hanya mengakomodasi tim sukses. Harapan kami di Fraksi Golkar adalah agar kondisi ekonomi rakyat Papua Barat bisa membaik dalam lima tahun ke depan,” tegasnya.
Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, turut mendukung evaluasi kabinet ekonomi dengan mengusulkan pelaksanaan fit and proper test bagi pejabat OPD yang bertanggung jawab dalam sektor ekonomi. Menurutnya, setiap OPD seharusnya mengusulkan tiga kandidat untuk diuji, dan jika mereka tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka harus segera diganti.
“Jika Dinas Perikanan ditargetkan bisa menghasilkan pendapatan sekian miliar dalam satu tahun, atau Dinas Kehutanan dan Pariwisata harus mencapai target tertentu, maka harus ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat. Tidak bisa hanya menerima anggaran tanpa ada pertanggungjawaban atas kontribusi mereka terhadap PAD,” kata Ngabalin.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa reformasi birokrasi dalam kabinet ekonomi Papua Barat harus segera dilakukan agar PAD dapat meningkat secara signifikan. Gubernur diharapkan memberikan perhatian khusus pada kebijakan ini agar Papua Barat tidak terus bergantung pada dana transfer pusat, tetapi mampu membangun kemandirian ekonomi yang lebih kuat. (red)
