MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menurutnya, kerja sama yang kuat antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
“Pasangan ini adalah pasangan Doamu Jilid 2. Artinya, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat saat ini melanjutkan kepemimpinan dari periode pertama. Tentu saja, mereka hanya akan menyempurnakan apa yang telah dibangun sebelumnya. Namun, kita dihadapkan pada persoalan besar, yakni efisiensi dan rasionalisasi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” ujar Amin Ngabalin di Manokwari.
Fraksi Golkar melihat pidato perdana Gubernur Papua Barat sebagai momentum penting untuk memperkuat hubungan kerja antara DPR dan pemerintah daerah. Dalam pidatonya, Gubernur menekankan tiga aspek utama: membangun sinergi pemerintahan, menjaga stabilitas keamanan, serta memperkuat kebersamaan dan saling menghargai di tengah masyarakat.
“Fraksi Golkar sebagai partai politik yang mengusung dan mendukung kemenangan Gubernur Dominggus Mandacan memiliki tanggung jawab untuk mengawal semua kebijakan strategis pemerintah. Dengan keterbatasan anggaran, kami memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tepat sasaran,” tegasnya.
Amin Ngabalin juga mengingatkan bahwa pada periode pertama kepemimpinan Doamu Jilid 1, Papua Barat sempat menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Kini, setelah pelantikan gubernur yang baru, seluruh Indonesia dihadapkan pada kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran. Oleh karena itu, Fraksi Golkar telah menginisiasi komunikasi dengan seluruh pimpinan DPR provinsi se-Tanah Papua untuk menyikapi kebijakan ini secara bersama-sama.
“Kami telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi Golkar di seluruh DPR provinsi di Papua agar ada kesamaan sikap terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kami berpendapat bahwa kebijakan ini harus ditinjau ulang karena Papua memiliki status otonomi khusus,” kata Amin. (red)
