MANOKWARI, PinFunPapua.com – Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., menegaskan tujuh prioritas utama pembangunan yang wajib menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Penegasan ini disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, Rabu (14/5/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur menyatakan bahwa tujuh prioritas tersebut telah diselaraskan dengan agenda prioritas nasional yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan di Papua Barat dapat berjalan seiring dengan arah kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Tujuh prioritas ini harus menjadi arah kebijakan pembangunan Papua Barat ke depan, agar mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan sejalan dengan visi nasional,” tegas Gubernur Mandacan.
Adapun tujuh prioritas pembangunan yang dimaksud mencakup:
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, meliputi kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat.
- Penguatan ekonomi daerah yang produktif, inklusif, dan berbasis potensi lokal, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
- Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, melalui pembangunan sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan.
- Penguatan ketahanan sosial budaya dan stabilitas keamanan daerah, demi menjamin keberlanjutan pembangunan dan keharmonisan sosial.
- Percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pelayanan publik yang efisien dan akuntabel.
- Optimalisasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus), dalam rangka pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan pemerataan pembangunan antardaerah.
- Peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, guna memperluas akses pelayanan publik serta mendukung pemerataan ekonomi.
Gubernur Mandacan juga menekankan bahwa pelaksanaan Musrenbang tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi forum strategis untuk menyatukan arah dan langkah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Musrenbang hari ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam menyatukan arah kebijakan pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun harus benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia berharap forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menjalankan pendekatan perencanaan secara sinkron, terukur, terarah, partisipatif, efektif, dan efisien. Dengan demikian, setiap program pembangunan dapat memberikan dampak yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat Papua Barat.
Musrenbang RKPD ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan tahun 2026, sekaligus memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan guna mewujudkan Papua Barat yang sejahtera, berdaya saing, dan inklusif. (red)
