PinFunPapua.com, Manokwari – Raker Bupati Walikota Se-Papua Barat yang akan berlangsung minggu depan di Kabupaten Sorong akan mengangkat isu terkait Pendidikan dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si mengatakan untuk semua Bupati dan Walikota menyiapkan bahan untuk dibahas Minggu depan bersama-sama, isu yang akan di angkat tentang Pendidikan dan Perubahan RTRW.
Banyak Bupati, Walikota yang berkeluh kesah tentang RTRW, sehingga kita akan tinjau kembali tentang tata ruang tersebut. Meskipun kita mempunyai hutan yang luas, tapi kalau sudah masuk dalam konsepsi itu, maka dalam menggunakannya harus mengikuti aturan, karena kalau tidak akan terkena pidana.
” Untuk itu kita sebagai pemerintah harus memperhatikan aspirasi masyarakat tentang pengembangan kehidupan mereka dengan memanfaatkan sisi itu, maka kita harus lihat dengan benar. Sehingga pada kesempatan ini dijadikan sebagai kebijakan di tahun 2023,” ungkapnya.
Ia mengatakan tahun 2023 RTRW akan kita tinjau dan kita revisi, karena RTRW sudah ada Perdanya, Perda nomor 3 tahun 2022. Yang lahirnya pun sudah ada protes dari Bupati dan Walikota.
” Namun karena itu dikerjakan sehingga pada akhirnya diputuskan menjadi Perda, kami sudah melakukan upaya untuk merevisi, karena merevisi inilah kita mendapatkan penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri ATR/BPN,” tuturnya
Menurutnya saat ini tugas Bupati/ Walikota membuat rancangan detail tata ruang (RDTR), yang nanti kita ketemu di hari kamis dan Jumat di Sorong untuk kita bahas.
RTRW itu akan dihubungkan dengan RDTRnya, sehingga RDTRnya harus diselesaikan oleh Bupati walikota karena ini merupakan kewajiban mereka.
” Saat ditanya apakah tidak ada gesekan-gesekan dengan pemerintah pusat, Pj Gubernur menyampaikan untuk hutan lindung otomatis pasti ada gesekan disitu, tetapi kita juga harus meyakinkan tergantung kita saja,” ungkapnya.
Selain itu isu pendidikan pada saat Pra Raker kami menghadirkan narasumber dari Agus Sumule dimana beliau berbicara tentang pendidikan di Papua Barat masih banyak anak-anak Papua kita yang putus sekolah.
Selain itu juga saya menunjuk Agus Sumule sebagai ketua tim percepatan penanganan pendidikan yang didampingi Asisten I Setda Papua Barat Robert Rumbekwan.
” Sehingga ketika ada isu atau persoalan kita langsung bentuk tim percepatan yang akan kita dukung dengan anggaran dan lain sebagainya,” ucapnya.
“Makanya saya selalu bilang keberhasilan pembangunan di tanah Papua dan Papua barat ini hanya satu jawabannya yaitu bagaimana penyelenggara negara ini berdiri tegak lurus. Artinya tidak berpihak tapi mau melihat kepentingan masyarakat ini,”pungkasnya. (PFP-06)
