PinFunPapua.com, Manokwari – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia masih berada pada level rendah. Skor yang diperoleh hanya mencapai 3,93 dari skala 0 hingga 5, mengalami penurunan sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun 2022.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Bentang Citya Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang berlangsung di Auditorium Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat,Senin ( 2/10/2024 )
Dalam acara itu, Lepot juga menyoroti hasil penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), yang menunjukkan bahwa rata-rata skor MCP di wilayah Papua Barat hanya mencapai 40, masuk dalam kategori kuning dengan rentang 25–49,99. “Nilai MCP tertinggi diraih oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan skor sebesar 63,” ujar Lepot.
Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk gelar wicara (talk show) yang menghadirkan dua narasumber berpengalaman, yakni Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Abun Hasbullah, dan Praktisi Pemberantasan Korupsi dari Perwakilan BPKP Papua Barat, Hasanuddin.
Dalam diskusi, Abun Hasbullah menjelaskan bahwa tingginya kasus korupsi di Papua Barat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kurangnya pemahaman para penyelenggara barang dan jasa, serta tantangan geografis wilayah yang sulit dijangkau.
“Kurangnya pemahaman tersebut membuka peluang terjadinya kecurangan atau fraud. Selain itu, kondisi geografis yang sulit terjangkau juga memberikan celah bagi aktivitas korupsi,” jelas Abun.
Meski demikian, Abun optimis bahwa Papua Barat dapat terbebas dari korupsi di masa mendatang. “Papua Barat yang bersih dari korupsi bukanlah mimpi,” tegasnya.
Kegiatan Bentang Citya Hakordia merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2024. Acara ini diinisiasi oleh Komunitas Pemelajar Akuntansi Forensik dan Investigasi Anidhacitya, dengan mengusung tema “Memberantas Korupsi: Mengupas Realita Membuka Asa.”
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan budaya anti-korupsi yang terintegrasi, dengan menggabungkan aspek edukasi dan perbaikan sistem. Kegiatan ini diikuti oleh 215 peserta secara daring dan 50 peserta secara langsung di lokasi acara.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, semakin sadar akan pentingnya pencegahan korupsi demi mewujudkan Papua Barat yang bersih dan bebas korupsi. (red/rls)
