MANOKWARI, PinFunPapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat memutuskan untuk memisahkan lokasi pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dari kantor DPRPB yang sebelumnya direncanakan berdampingan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, usai mengikuti apel pagi, Jumat (23/05/2025).
Lakotani menjelaskan bahwa rencana awal membangun kedua kantor dalam satu kawasan terpaksa dibatalkan karena keterbatasan lahan. Pasalnya, rancangan desain kantor DPRPB yang telah disiapkan membutuhkan lahan seluas lima hektare, sehingga tidak memungkinkan untuk membangun kantor MRPB di lokasi yang sama.
“Untuk kantor MRPB, kami sudah identifikasi lokasi baru sesuai arahan Bapak Gubernur. Kami melihat bahwa di kawasan perkantoran gubernur tersedia lahan yang cukup untuk pembangunan kantor MRPB, yaitu sekitar dua hektare,” jelasnya.
Lokasi baru yang akan digunakan untuk pembangunan kantor MRPB berada di sekitar kawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan dinilai strategis serta mudah diakses dari pusat pemerintahan provinsi.
“Kami pastikan bahwa lokasi ini representatif dan bisa mendukung kelancaran fungsi kelembagaan MRPB ke depan,” tambah Lakotani.
Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan bahwa pembangunan kantor untuk dua lembaga tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat kelembagaan dan pelayanan publik berbasis tata kelola pemerintahan yang baik dan terencana. (red)
