PinFunPapua.com, Manokwari – Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, SH,MH mengemukakan berbagai kendala yang menghambat pembangunan di Papua Barat. Dalam sebuah pertemuan, Wetipo menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam terkait peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas.
“Dalam proses pembangunan, terdapat kesenjangan antara pembahasan yang dilakukan dan implementasi yang dilaksanakan. Perlu pemahaman yang lebih mendalam terkait tugas dan fungsi OPD yang telah ditugaskan,” ujar Wetipo.
Wetipo juga menyoroti pentingnya fokus pemerintah terhadap kepentingan rakyat di atas segalanya. Meskipun di depan agenda penting seperti pelaksanaan pemilu serentak pada 27 Desember, Wetipo menekankan bahwa pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama.
“Saya berharap program-program pembangunan yang diluncurkan benar-benar kongkrit dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat,” tambah Wetipo.
Dalam konteks Otonomi Khusus (Otsus), Wetipo menegaskan bahwa program pembangunan seharusnya mencerminkan aspirasi masyarakat dan bukan hanya sebatas pembagian uang. “Otsus harus dirasakan melalui program-program nyata yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan pemekaran Provinsi Papua Barat, Wetipo berharap rentang pelayanan publik semakin diperluas, terutama di tujuh kabupaten sekitarnya. Namun, ia juga menyoroti pentingnya distribusi dana APBD secara adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik, kita harus memperhatikan martabat dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh,” tandas Wetipo. Dengan demikian, diharapkan kendala-kendala pembangunan di Papua Barat dapat diatasi dan pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud. ( PFP-01 )
