PinFunPapua.com, Manokwari – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Musrembang) di Papua Barat menyoroti pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pendidikan. Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, menekankan perlunya koordinasi yang baik antarinstansi untuk memastikan pembangunan pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah.
Salah satu isu yang dibahas adalah bagaimana pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten telah mencapai tahap yang signifikan. Namun, ketika provinsi ingin turut campur dalam pembangunan pendidikan, terutama terkait dengan pembiayaan atau bantuan, prosesnya menjadi lebih kompleks.
Ali Baham Temongmere mencontohkan situasi di mana bupati melaporkan bahwa beberapa sekolah di kabupaten mengalami kerusakan, namun sebagai gubernur, ia tidak dapat secara langsung turun tangan tanpa berkoordinasi dengan pihak kabupaten. Ini dikarenakan kewenangan pendidikan secara umum berada di tingkat kabupaten.
Meskipun demikian, provinsi memiliki kewenangan tertentu terkait sekolah luar biasa dan pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan perlunya kolaborasi yang erat antara provinsi dan kabupaten dalam memastikan semua aspek pendidikan tercakup dengan baik.
Dalam forum Musrembang, pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk menyelesaikan berbagai masalah di Papua Barat juga menjadi sorotan. Gubernur menyampaikan pentingnya saling berbagi informasi dan pengalaman guna mencapai solusi yang terbaik.
Selain itu, Ali Baham Temongmere juga menyoroti pentingnya pengembangan potensi lokal di Papua Barat. Dia membagikan pengalamannya saat mengunjungi Wamena, di mana ia menemukan hutan pinus yang indah menjadi daya tarik wisata lokal. Dalam kunjungannya tersebut, ia juga menemukan keberhasilan penanaman pohon-pohon pinus yang dilakukan sebelumnya, yang kini menjadi tempat rekreasi yang populer.
” Dalam konteks ini, Ali Baham Temongmere mengajak untuk melihat lebih jauh potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan. Ia menegaskan perlunya kerjasama antara provinsi dan kabupaten dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan jangka panjang, ” pungkasnya. ( PFP-01 )
