PinFunPapua.com, Manokwari – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat telah menjadwalkan peluncuran atau launching agenda tahapan pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus) pada Selasa, (30/42024).
Kepala Kesbangpol Papua Barat, Thamrin Payapo, mengungkapkan bahwa peluncuran ini menjadi momen bersejarah, karena merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Tanah Papua. “Kami harus memberikan warna tersendiri bahwa ini baru pertama kali terjadi di Tanah Papua. Papua Barat menjadi yang pertama kali,” ujar Thamrin pada Rabu, 24 April 2024.
Persiapan Teknis dan Administrasi
Kesbangpol Papua Barat mempersiapkan acara ini dengan melibatkan pihak ketiga, yakni Event Organizer (EO), untuk memastikan pelaksanaannya berjalan maksimal. “Kami menggunakan pihak ketiga supaya acara ini dapat dikelola dengan baik. Tenaga kami sangat kurang,” jelas Thamrin. Selain itu, Kesbangpol akan menyediakan tautan Zoom agar acara ini dapat dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesbangpol dari seluruh Tanah Papua.
Dalam acara peluncuran ini, Kesbangpol Papua Barat akan mengundang empat Badan Kesbangpol dari wilayah lain di Tanah Papua. Hal ini diharapkan menjadi langkah awal yang memotivasi daerah lain untuk menyukseskan proses serupa.
Thamrin menegaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, untuk mendukung kelancaran Pemilu dan pengangkatan DPR Otsus. “Tugas beliau termasuk mensukseskan Pemilu, termasuk pengangkatan DPR Otsus,” tambahnya.
Salah satu agenda utama dalam peluncuran ini adalah penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada Panitia Pemilihan (Panpil), yang menandai dimulainya tugas mereka. “Penyerahan SK ini menjadi tanda bahwa Panpil mulai bekerja,” ujar Thamrin.
Peluncuran tahapan pengangkatan DPRPB dan DPRK jalur Otsus ini diharapkan menjadi momentum penting dalam sejarah pemerintahan Papua Barat, sekaligus menunjukkan komitmen daerah untuk menjalankan amanat Otonomi Khusus dengan baik. (red)
