MANOKWARI, PinFunpapua.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), Orgenes Wonggor, menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua calon siswa yang tidak lulus seleksi penerimaan di SMA Kasuari Nusantara. Permohonan maaf itu disampaikan langsung saat bertemu dengan sejumlah orang tua siswa di Manokwari, Rabu (28/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Orgenes Wonggor yang akrab disapa Owor didampingi oleh Wakil Ketua DPRPB Petrus Makbon dan Syamsuddin Seknun, serta Ketua Komisi II Ahmad Kuddus bersama anggotanya Rudi Sirua, Musa Naa, dan Fachry Turah.
Sejumlah orang tua yang hadir mengadukan persoalan anak-anak mereka yang gagal dalam proses seleksi, khususnya pada tahap psikotes. Setidaknya terdapat sembilan calon siswa yang dinyatakan tidak lulus, meskipun telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan semangat tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Owor menjelaskan bahwa DPRPB telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pendidikan Papua Barat dan pihak SMA Kasuari Nusantara.
“Hearing tersebut dihadiri lengkap oleh unsur pimpinan DPRPB, Ketua Komisi II, serta perwakilan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). Dalam pertemuan itu, kami menyampaikan permasalahan dan menekankan tingginya animo anak-anak asli Papua yang ingin menempuh pendidikan di sekolah taruna tersebut. Prinsip kami adalah mencari solusi agar anak-anak bisa diterima,” ujar Owor.
Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Menurut Owor, pihak sekolah menyatakan bahwa kuota siswa yang ditetapkan sebanyak 112 orang tidak dapat ditambah karena keterbatasan ruangan dan kapasitas asrama.
“Setiap ruangan asrama idealnya diisi oleh empat siswa. Saat ini sudah diisi delapan siswa, itupun dengan cara dipaksakan. Kami bahkan mengusulkan agar anak-anak yang sudah berada dalam satu ruangan dapat diakomodasi, tetapi tetap tidak ada solusi. Akhirnya, Kepala Dinas dan Kepala Sekolah memilih meninggalkan ruang rapat karena tidak ada titik temu,” jelas Owor.
Ia mengakui bahwa penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan komunikasi lanjutan di tingkat lebih tinggi antara pihak sekolah, dinas, dan pemerintah provinsi.
“DPRPB sudah berupaya maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, namun belum ada solusi yang memuaskan. Oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua dan calon siswa yang terdampak,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRPB Syamsuddin Seknun menyampaikan bahwa diskusi dalam hearing berlangsung alot. Pihak sekolah juga tidak dapat mengambil kebijakan karena keterbatasan daya tampung asrama yang dinilai sudah melebihi kapasitas.
“Setiap kamar yang seharusnya menampung empat siswa kini diisi delapan orang. Dengan sistem asrama seperti ini, sekolah tidak punya alternatif lain. Kami tidak menemukan titik temu, sehingga kami meminta Dinas Pendidikan dan pihak sekolah untuk melaporkan persoalan ini secara resmi kepada Gubernur Papua Barat,” tegasnya.
Seknun menambahkan bahwa dari hearing tersebut, DPRPB mendapatkan informasi penting terkait kondisi sarana dan prasarana di SMA Kasuari Nusantara yang tidak sesuai standar.
“Kami sudah meminta pihak sekolah menyusun kebutuhan anggaran guna membenahi fasilitas yang ada, termasuk rencana penambahan asrama agar ke depan mampu mengakomodasi lebih banyak siswa asli Papua,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan DPRPB, sejumlah orang tua menyatakan kesiapan mereka untuk terlibat langsung dalam mengatasi keterbatasan sarana, bahkan dengan anggaran pribadi. Mereka mengaku telah menemui Dinas Kehutanan sebagai pemilik lahan sekolah dan menerima saran teknis dari pihak sekolah terkait pembagian ruangan.
“Kami sudah bertemu dengan Kepala Dinas Kehutanan dan DPRPB. Bahkan kami siap mengeluarkan biaya pribadi untuk menyekat ruangan, sesuai saran dari pihak sekolah. Ini bukan keinginan kami semata, tetapi murni karena dorongan anak-anak yang ingin bersekolah di SMA Kasuari Nusantara,” ucap salah seorang perwakilan orang tua calon siswa.
Hingga berita ini disusun, belum ada keputusan resmi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan terkait kemungkinan penambahan kuota siswa. DPRPB berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. (red/rls)
