MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak, menyampaikan apresiasi kepada Penjabat Gubernur Papua Barat atas komitmen dan langkah nyata dalam mendorong pembangunan gedung kantor MRPB dan DPRD Papua Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MRPB saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (15/05/2025). Ia menilai bahwa pembangunan kantor bagi lembaga representatif seperti MRPB dan DPRD merupakan bagian penting dari upaya penguatan tata kelola pelayanan publik, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan Orang Asli Papua (OAP).
Menurut Judson Waprak, keberadaan gedung yang representatif tidak hanya akan menunjang kinerja kelembagaan, tetapi juga menciptakan ruang yang layak dalam menyerap, membahas, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat adat.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Gubernur Papua Barat yang telah memperhatikan kebutuhan kelembagaan MRPB. Ini adalah bentuk dukungan terhadap pelayanan publik yang berpihak pada Orang Asli Papua,” ujarnya.
Lebih lanjut, dalam momentum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2025, MRPB turut mendorong pelibatan aktif dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat provinsi. Judson menegaskan bahwa suara masyarakat adat wajib didengar dalam setiap tahapan penyusunan program pembangunan, termasuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Otsus itu hadir untuk OAP, maka dalam perencanaannya pun suara masyarakat adat wajib didengar. MRPB berharap diberikan ruang formal untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan dalam forum-forum perencanaan seperti Musrenbang Otsus dan RKPD,” tegas Ketua MRPB.
Ia menambahkan bahwa MRPB berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan pembangunan di Papua Barat agar berpihak dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.
Sebagai lembaga representatif kultural, MRPB memiliki mandat moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan berjalan sejalan dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat adat. Dalam konteks itu, keterlibatan aktif dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan merupakan bentuk partisipasi yang sah dan strategis. (red)
