MANOKWARI, PinFunPapua.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Pembangunan Pemuda Indonesia Timur (KP2IT) Papua Barat membentuk tim investigasi guna melakukan audit terhadap aset-aset Pemerintah Provinsi Papua Barat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penggunaan aset daerah dalam tiga tahun terakhir telah dilakukan secara tepat dan sesuai peruntukan.
Ketua DPD KP2IT Papua Barat, Pilatus Lagowan, dalam pernyataannya di Manokwari pada Rabu (12/3/2025), menekankan bahwa keresahan Gubernur Papua Barat saat memimpin apel perdana pekan lalu bukan sekadar teguran, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan pembentukan tim audit investigasi aset.
“Kami tidak ingin Gubernur dan Wakil Gubernur mengawali masa kerja mereka dengan disibukkan oleh masalah aset daerah yang belum terselesaikan selama tiga tahun masa pemerintahan Penjabat Gubernur sebelumnya. Oleh sebab itu, kami mendorong agar Gubernur segera membentuk tim audit investigasi aset Pemprov Papua Barat,” ujar Pilatus Lagowan.
Menurutnya, dalam 100 hari kerja pertama, tim investigasi yang dibentuk harus memastikan bahwa penggunaan aset dan keuangan daerah telah dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan.
“Gubernur dan Wakil Gubernur seharusnya bisa langsung menjalankan visi dan misi mereka. Namun, kenyataannya, mereka justru dihadapkan pada berbagai permasalahan yang seharusnya sudah diselesaikan oleh para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat sebelumnya,” lanjutnya.
Gubernur Papua Barat Geram atas Pengelolaan Aset Daerah
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, sebelumnya menunjukkan kegeramannya saat memimpin apel perdana di Kantor Gubernur pada Senin lalu. Ia menyoroti persoalan aset daerah, termasuk ketiadaan mobil dinas gubernur dan wakil gubernur saat mereka tiba di Bandara Rendani, Manokwari.
Mandacan menegaskan bahwa Pilkada 27 November 2024 telah menghasilkan pemenang yang jelas tanpa adanya sengketa, sehingga terdapat tenggang waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala keperluan, termasuk kendaraan dinas bagi kepala daerah yang baru.
“Jadi tidak ada alasan masalah waktu untuk menyediakan mobil dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur juga memberikan peringatan kepada para kepala OPD agar tetap bekerja secara profesional dan tidak perlu merasa takut selama menjalankan tugas dengan baik.
“Bagi kepala OPD, sepanjang bekerja dengan baik, tidak ada yang perlu ditakutkan. Duduk dan layani rakyat dengan baik, karena itulah tugas kita sebagai abdi negara,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pilkada, menegaskan bahwa ketidaknetralan akan menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja mereka.
Langkah KP2IT Papua Barat dalam mendorong audit investigasi aset diharapkan dapat membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menata ulang tata kelola aset daerah, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik dan transparan. (JN)
