PinFunPapua.com, Manokwari – Matret Kokop, SH, resmi dilantik sebagai Bupati Teluk Bintuni untuk sisa masa jabatan 2021-2025. Pelantikan ini dilakukan oleh Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, menggantikan Ir. Petrus Kasihiw, MT, yang diberhentikan pada 23 Oktober 2024 setelah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Papua Barat Daya.
Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Auditorium PKK Papua Barat pada Selasa (14/1/2024). Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Barat, Forkopimda Kabupaten Teluk Bintuni, serta para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat provinsi maupun kabupaten.
Matret Kokop sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Teluk Bintuni, hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Pengangkatannya sebagai Bupati Teluk Bintuni didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-53 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, memberikan apresiasi terhadap dedikasi Matret Kokop selama menjabat sebagai Wakil Bupati. Ia menyebut pengangkatan Matret Kokop sebagai bentuk penghargaan yang diberikan negara atas pengabdiannya.
“Semoga amanah yang diberikan negara ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan Kabupaten Teluk Bintuni dan kesejahteraan seluruh masyarakat,” ujar Ali Baham Temongmere.
Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni. Matret Kokop diharapkan dapat membawa kepemimpinan yang inklusif dan progresif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan potensi daerah.
Dengan pengesahan ini, Matret Kokop resmi menjalankan tugas sebagai Bupati Teluk Bintuni hingga tahun 2025. Kepercayaan yang diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memajukan kabupaten dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. (JN)
