PinFunPapua.com, Mansel – Maxsi Nelson Ahoren, bakal calon Bupati Manokwari Selatan, memberikan tanggapan positif atas pernyataan Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, yang mempertanyakan keabsahan ijazahnya. Sebelumnya, Waran dalam sebuah wawancara dengan media online menyampaikan kekhawatirannya dan meminta Ahoren untuk memberikan klarifikasi kepada publik terkait latar belakang pendidikannya.
“Maxsi Nelson Ahoren harus menjelaskan kepada masyarakat mengapa hanya menggunakan surat keterangan saat menjabat sebagai pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat selama dua periode, dan kini maju sebagai calon Bupati. Surat keterangan saja tidak cukup; bukti ijazahnya harus ada. Dalam aturan PKPU, yang dilampirkan adalah ijazah, bukan foto bersama teman-teman sekolah. Bagaimana mungkin lulusan era 70-an atau 80-an masih bisa menunjukkan file ijazah, tapi ini tidak ada sama sekali,” ujar Markus Waran, seperti dikutip dalam wawancara, yang dilansir oleh beberapa media.
Menanggapi pernyataan tersebut, Maxsi Ahoren menegaskan bahwa dirinya melihat pernyataan Markus Waran sebagai bentuk kepedulian yang positif terhadap kualitas pendidikan, khususnya bagi para calon pemimpin daerah. Maxsi mengapresiasi perhatian Markus Waran yang sangat peduli terhadap calon pemimpin yang memiliki latar belakang pendidikan yang jelas, terlebih untuk posisi strategis seperti Bupati Manokwari Selatan periode 2024-2029.
“Saya sangat menghargai perhatian Bapak Bupati yang juga merupakan Kepala Suku Besar Hatam. Beliau menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa pemimpin Manokwari Selatan adalah seseorang yang benar-benar berpendidikan, bukan sekadar membeli ijazah. Ini merupakan sikap yang sangat saya apresiasi,” ungkap Maxsi Ahoren dalam tanggapannya.
Maxsi Ahoren menegaskan bahwa ia memahami pentingnya kejelasan latar belakang pendidikan bagi seorang pemimpin. Meski begitu, ia juga menyebut bahwa tugas verifikasi keabsahan ijazah adalah wewenang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, lembaga-lembaga inilah yang bertanggung jawab memastikan bahwa setiap calon memenuhi syarat secara administratif, termasuk dalam hal ijazah.
“Memang benar, Bapak Bupati ingin memastikan bahwa calon pemimpin daerahnya adalah orang yang berpendidikan, dan saya rasa ini adalah hal yang wajar. Namun, pembuktian keabsahan ijazah merupakan tugas dan tanggung jawab Bawaslu dan KPU. Saya yakin lembaga-lembaga tersebut telah melakukan verifikasi sesuai prosedur,” lanjutnya.
Maxsi juga memuji komitmen Markus Waran yang secara aktif memastikan bahwa calon pemimpin di Manokwari Selatan adalah orang-orang yang memiliki pendidikan yang jelas. Menurutnya, sikap Waran tersebut menunjukkan tanggung jawab yang luar biasa sebagai seorang pemimpin daerah yang peduli terhadap kualitas sumber daya manusia di wilayahnya.
“Beliau sebagai pemimpin daerah telah melakukan kontrol langsung terkait hal ini, karena beliau tidak ingin pemimpin di Manokwari Selatan adalah orang yang tidak menjalani pendidikan dengan benar. Komitmen beliau dalam menjaga kualitas pendidikan sangat luar biasa,” tambah Maxsi.
Selain itu, pernyataan Markus Waran juga memotivasi Maxsi Ahoren untuk semakin menekankan pentingnya pendidikan, terutama bagi generasi muda di Manokwari Selatan. Ia berharap, perhatian yang ditunjukkan oleh Bupati Manokwari Selatan ini dapat menjadi dorongan bagi anak-anak dan masyarakat setempat untuk semakin menyadari betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan.
“Saya melihat sisi positif dari sikap Bapak Bupati yang sangat peduli terhadap sumber daya manusia di Manokwari Selatan. Ini adalah pengingat bagi kita semua, khususnya generasi muda, bahwa pendidikan adalah kunci masa depan yang lebih baik,” tutup Maxsi Ahoren.
Dengan demikian, Maxsi berharap agar isu ini dapat segera diselesaikan secara jelas dan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Manokwari Selatan untuk fokus pada visi dan misi pembangunan daerah yang lebih baik ke depan. (red)
