MANOKWARI, PinFunPapua.com — Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB), Judson Ferdinandus Waprak, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap potensi permasalahan yang timbul akibat pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya yang berkaitan dengan batas-batas wilayah adat di Provinsi Papua Barat.
Dalam pernyataannya, Judson menegaskan bahwa pemekaran wilayah, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat merugikan masyarakat adat, terutama Orang Asli Papua (OAP) yang telah secara turun-temurun mendiami wilayah adat mereka. Ia meminta agar proses pemekaran dilakukan dengan mempertimbangkan secara serius keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.
“Saya tidak ingin masalah ini terus menerus merugikan orang Papua, apalagi Orang Asli Papua yang tinggal di wilayah Papua Barat. Hak-hak adat harus dijaga dan dihormati,” tegasnya saat ditemui di Manokwari.
MRP Papua Barat meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan batas wilayah adat yang timbul akibat pemekaran. Koordinasi lintas lembaga, khususnya dengan MRP PB, dinilai sangat penting guna menjamin proses pemekaran berjalan adil dan tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat adat.
Sebagai bentuk komitmen dalam menyikapi persoalan tersebut, MRP PB telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal dan memantau penyelesaian konflik batas wilayah adat di Papua Barat. Pansus ini bertugas menghimpun aspirasi masyarakat, melakukan kajian lapangan, dan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.
“Kami berkomitmen untuk memastikan masyarakat adat tidak dirugikan dan segala bentuk pemekaran harus tetap menghormati tatanan adat yang telah ada secara turun-temurun,” tambah Judson.
Ia juga berharap Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan penuh terhadap kerja-kerja Pansus dan memfasilitasi proses penyelesaian batas wilayah dengan pendekatan yang menghargai kearifan lokal. Menurutnya, sinergi antarlembaga dan partisipasi masyarakat sangat penting agar pemekaran tidak menjadi sumber konflik horizontal.
Dengan berbagai dinamika pemekaran wilayah yang masih terus berjalan, MRP Papua Barat menegaskan akan terus mengawal proses ini secara ketat demi memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tetap dilindungi, dijaga, dan dihormati sesuai dengan nilai-nilai budaya serta hukum adat yang berlaku di tanah Papua. (red)
