MANOKWARI, PinFunPapua.com – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mendesak Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dan Wakil Gubernur, Mohamad Lakotani, untuk memprioritaskan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Moskona. Desakan ini disampaikan menjelang pembahasan DOB antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Komisi II DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Maret 2025 di Jakarta.
Anggota MRPB asal Kabupaten Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, menegaskan bahwa pemekaran Kabupaten Moskona harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, kehadiran Kabupaten Moskona dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut, terutama terkait dengan aspek keamanan dan kesejahteraan sosial.
“Moskona merupakan daerah yang masuk dalam zona merah. Oleh karena itu, kami berharap Bapak Gubernur dapat memperjuangkan pembentukan Kabupaten Moskona agar masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik yang lebih baik,” ujar Eduard Orocomna.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembentukan Kabupaten Moskona dapat membantu mengatasi aktivitas kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan hadirnya pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, diharapkan stabilitas keamanan di wilayah Teluk Bintuni dan sekitarnya semakin terjaga.
“Jika Kabupaten Moskona terbentuk, maka akan lebih mudah bagi pemerintah untuk membersihkan wilayah dari kelompok-kelompok yang selama ini bersembunyi di hutan. Ini penting untuk menciptakan kondisi yang lebih aman bagi masyarakat Papua Barat,” tambahnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah merencanakan pertemuan dengan Komisi II DPR RI guna membahas pemekaran wilayah. Saat ini, dua DOB yang menjadi fokus utama adalah Kota Manokwari dan Manokwari Barat. Namun, MRPB mengingatkan agar aspirasi masyarakat Moskona tidak diabaikan dalam pembahasan tersebut.
Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Octovianus Mayor, menyatakan bahwa rencana pembentukan DOB telah dipersiapkan sejak lama. Selain Kota Manokwari dan Manokwari Barat, terdapat beberapa daerah lain yang juga masuk dalam daftar usulan pemekaran, termasuk Kabupaten Moskona, Kokas, dan Sebiar.
“Kami telah menyusun kajian akademik dan administrasi terkait pemekaran beberapa wilayah di Papua Barat. Semoga dengan adanya pertemuan bersama Komisi II DPR RI nanti, ada keputusan yang mengarah pada percepatan pembentukan DOB,” ungkap Octovianus Mayor.
Seiring dengan meningkatnya tuntutan pemekaran wilayah, MRPB berharap agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap aspirasi masyarakat Papua Barat. Keberadaan DOB diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat di daerah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. (red)
