MANOKWARI, PinFunPapua.com — Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak, menegaskan bahwa pihaknya menyerukan kepada seluruh institusi terkait, khususnya Kepolisian Daerah Papua Barat dan Kodam XVIII/Kasuari, untuk memberikan prioritas kepada anak-anak Papua Asli dalam proses rekrutmen taruna Akademi Militer (Akmil), Akademi Kepolisian (Akpol), dan Bintara Polri.
Waprak menjelaskan bahwa MRPB sebagai lembaga kultural yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), termasuk hak atas akses dan partisipasi yang setara dalam institusi pertahanan dan keamanan negara.
“Sekalipun proses rekrutmen ini merupakan bagian dari program reguler nasional, perlu diingat bahwa Papua Barat adalah wilayah Otonomi Khusus. Oleh karena itu, sudah sepatutnya diberlakukan kebijakan afirmatif yang berpihak kepada anak-anak Papua Asli,” ujar Waprak dalam pernyataan resminya.
Ia menambahkan, perhatian khusus perlu diberikan kepada putra-putri Papua Asli dari berbagai suku dan marga lokal yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat. Menurutnya, mereka merupakan bagian integral dari masyarakat yang hidup dan tumbuh di tanah Papua, serta berhak untuk dilibatkan secara proporsional dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional.
“Anak-anak Papua Asli adalah generasi penerus yang memiliki potensi besar untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Karena itu, keikutsertaan mereka dalam rekrutmen Akmil, Akpol, dan Bintara Polri harus menjadi prioritas,” tegas Waprak.
Dalam pandangan MRPB, proses seleksi perlu dilakukan dengan mekanisme yang transparan, adil, dan mengedepankan prinsip keadilan sosial. Selain itu, seleksi juga harus mempertimbangkan afirmasi kultural serta keberpihakan terhadap wilayah-wilayah tertinggal dan terpinggirkan di Papua Barat.
Seruan ini, lanjut Waprak, merupakan wujud nyata dari komitmen MRPB dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional Orang Asli Papua, khususnya dalam bidang pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Ia berharap, instansi-instansi vertikal seperti TNI dan Polri benar-benar memahami konteks kekhususan Papua serta tanggung jawab moral yang melekat dalam pelaksanaannya.
“Demikian seruan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional MRPB dalam memperjuangkan hak-hak dasar Orang Asli Papua,” pungkasnya. (red/adv)
