PinFunPapua.com, Manokwari – Selain dukungan dana Otonomi Khusus (Otsus), pemerintah perlu memperhatikan hak-hak masyarakat adat Papua di wilayah penghasil dan terdampak industri Minyak dan Gas (Migas). Masyarakat adat harus dapat merasakan langsung Dana Bagi Hasil Migas (DBH) yang diterima oleh kabupaten di Papua Barat.
“DBH Migas ini besar atau kecil, harus dirasakan oleh masyarakat adat secara langsung. Pemerintah harus melihat ini secara baik,” tegas Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak, Rabu (5/6/2024) di kediamannya.
Judson menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat yang tinggal di daerah penghasil migas. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa DBH Migas benar-benar sampai dan bermanfaat bagi masyarakat adat yang berhak menerimanya. MRPB berkomitmen untuk memantau langsung keberpihakan ini agar masyarakat adat dapat merasakan hak mereka.
“Kita akan lihat pemanfaatan DBH itu mana saja? Dibangun apa?,” kata Judson. Menurutnya, pemanfaatan DBH Migas mestinya disosialisasikan hingga ke tingkat masyarakat adat sebelum pembagian dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui sasaran penggunaan dana tersebut dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk keperluan yang benar-benar dibutuhkan oleh mereka.
“Sasarannya harus kita lihat, apakah digunakan untuk membangun ekonomi rakyat, perumahan, atau pembangunan jalan di kampung? Supaya jangan sampai semua dana dipakai campur aduk untuk membangun satu barang yang sebenarnya tidak perlu,” ujar Judson.
Judson menegaskan bahwa pemanfaatan DBH harus tepat sasaran dan transparan, sehingga masyarakat adat tidak merasa terpinggirkan atau tidak mendapatkan manfaat dari hasil sumber daya alam yang ada di wilayah mereka.
Ia juga menyatakan bahwa MRPB akan terus mengawasi dan memastikan bahwa dana-dana tersebut tidak disalahgunakan. “Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memantau dan melihat apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya,” pungkasnya.
Melalui pengawasan yang ketat dan penggunaan yang transparan, diharapkan DBH Migas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di wilayah penghasil migas di Papua Barat. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Papua. ( PFP-01 )
