PinFunPapua.com, Manokwari – , dilaksanakan Rapat Pleno serah terima dokumen syarat bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat kepada Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB). Acara ini juga melibatkan pertimbangan persetujuan keaslian orang asli Papua dan dihadiri oleh anggota MRPB, KPU Papua Barat, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat. Jumat ( 30/08/2024) di Swiss-Belhotel Manokwari
Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak, membuka rapat pleno dengan resmi. Dalam sambutannya, Waprak menginformasikan bahwa dari 33 anggota MRPB, 21 anggota telah hadir. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan tata tertib MRPB, rapat pleno pada hari itu dinyatakan sah. “Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya nyatakan rapat pleno ini dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Judson Waprak.
Pantauan wartawan, Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya, bersama anggota KPU menyerahkan berkas bakal calon gubernur dan wakil gubernur kepada Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak.
Paskalis Semunya menjelaskan bahwa selama proses pendaftaran, terdapat dua orang tua yang datang menyampaikan bahwa dua orang ini cocok sebagai pemimpin. “Kami akan memeriksa dokumen dengan teliti, karena ini adalah tanggung jawab kami. Ada dua calon, satu berasal dari garis keturunan langsung, dan satu lagi memiliki hubungan moyang. Dokumen mereka harus diperiksa secara menyeluruh,” ungkap Paskalis Semunya.
Judson Waprak menambahkan, “Kami menerima dokumen ini dan akan memeriksa secara mendalam. Kami berharap dokumen yang diserahkan dalam kondisi baik dan memenuhi persyaratan sehingga proses evaluasi dapat berjalan lancar.”
Setelah penyerahan, Sekretaris MRPB melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh KPU Papua Barat untuk memastikan kelengkapannya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap.
Rapat pleno kemudian ditutup oleh Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak, yang diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta rapat. Semua pihak yang terlibat berharap bahwa proses berikutnya akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi memastikan pemilihan yang adil dan transparan. (JN)
