MANOKWARI, PinFunPapua.com — Provinsi Papua Barat menjadi lokasi kedua pelaksanaan kajian Public Expenditure and Revenue Analysis (PERA), sebuah kegiatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan belanja dan pendapatan publik di tingkat daerah. Kegiatan ini berlangsung di Manokwari dan merupakan bagian dari Program SKALA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Lokal).
PERA dirancang sebagai instrumen analitis yang mendalam untuk meninjau isu-isu tata kelola publik dan pembangunan di daerah. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan dasar evaluasi yang kuat, mendorong dialog kebijakan, serta menyusun rekomendasi yang dapat menjadi acuan bersama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan komitmen perbaikan pengelolaan keuangan.
Lima tujuan utama dari pelaksanaan kajian PERA meliputi:
- Menganalisis isu-isu pengelolaan publik dan pembangunan di provinsi, yang dapat menjadi bahan dialog antara pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.
- Menetapkan tolok ukur (baseline) mengenai kualitas belanja daerah sebagai dasar evaluasi dan perencanaan program pemerintah ke depan.
- Menjadi acuan dalam evaluasi implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang merupakan bagian penting dari dukungan strategis SKALA terhadap pemerintah Indonesia.
- Menyusun strategi advokasi kebijakan di tiap provinsi, termasuk dalam mengarusutamakan isu GEDSI (Gender, Disability, and Social Inclusion) dalam tata kelola keuangan publik.
- Menyediakan bahan awal untuk penguatan kapasitas analisis pemerintah daerah, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran berbasis bukti.
“Singkatnya, kegiatan hari ini merupakan lanjutan dari analisis pertama yang dilakukan sebelumnya. Kami ingin memulai analisis awal berdasarkan data yang telah kami kumpulkan,” ujar Bastian, perwakilan dari STA SKALA, dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa kajian ini diharapkan mampu mendorong reformasi kebijakan secara berkelanjutan di tingkat daerah. Melalui pendekatan analitis yang sistematis, diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan efisiensi belanja dan mengoptimalkan potensi pendapatan.
Senada dengan hal itu, Juwanto dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI menambahkan, “Melalui kajian seperti ini, kita berharap akan lahir forum-forum berbasis tren data yang dapat direplikasi ke provinsi lain, sehingga pendekatan berbasis analisis ini bisa diterapkan di sebagian besar daerah di Indonesia.”
Sementara itu, Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Kepala Bappeda Papua Barat, Niko Tike, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kajian PERA di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya peran seluruh elemen bangsa untuk memahami dan melaksanakan tugas pemerintahan secara optimal, terlebih di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi Papua Barat.
“Walaupun persentase penduduk miskin di Papua Barat masih berada pada angka 21,9 persen, tetapi tren penurunannya menunjukkan bahwa pertumbuhan pembangunan mulai tersebar lebih merata. Ini patut kita syukuri dan jadikan motivasi untuk bekerja lebih keras lagi,” ujar Niko.
Kegiatan PERA ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi reformasi kebijakan di tingkat lokal dan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan tata kelola keuangan publik yang inklusif, transparan, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. (Janu)
