PinFunPapua.com, Manokwari – Proses pendaftaran seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2024 telah selesai. Saat ini, pelantikan pejabat eselon II di 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dua sekretariat, dan satu posisi asisten tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Yacob Fonataba, dalam pernyataannya kepada wartawan pada Senin (19/08/2024), mengungkapkan bahwa proses seleksi di tingkat provinsi telah rampung.
“Kami sudah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran dan telah mengirimkan berkas kepada Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan. Ini adalah langkah sesuai dengan prosedur yang berlaku,” jelasnya.
Yacob Fonataba menambahkan bahwa karena Papua Barat saat ini dipimpin oleh Penjabat Gubernur, pelantikan pejabat eselon II memerlukan persetujuan dari Kemendagri.
“Karena status Papua Barat saat ini dipimpin oleh Penjabat Gubernur, pelantikan pejabat baru harus mendapatkan persetujuan dari Kemendagri. Kami kini hanya menunggu keputusan dari kementerian tersebut,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan pelantikan tidak dapat dipastikan waktu pastinya hingga persetujuan dari Kemendagri diterima.
“Kami tidak bisa menentukan jadwal pelantikan dengan pasti. Tergantung pada kapan persetujuan dari Kemendagri tiba. Jika persetujuan sudah ada, pelantikan akan dilakukan segera oleh Penjabat Gubernur,” kata Yacob.
Sebanyak 19 jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka telah mendapat rekomendasi dari Kemendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jabatan-jabatan tersebut meliputi:
1. Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB)
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB)
3. Asisten Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Otonomi Khusus Setda Papua Barat
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Barat
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua Barat
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Barat
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua Barat
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat
10. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Papua Barat
12. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Papua Barat
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Papua Barat
15. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat
16. Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat
17. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Papua Brat
18. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Papua Barat
19. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat
Pelantikan pejabat baru ini diharapkan dapat segera dilaksanakan setelah persetujuan dari Kemendagri diterima, sehingga pemerintahan di Papua Barat dapat berjalan dengan efektif dan sesuai rencana. (red)
