PinFunPapua.com, Manokwari – Pemerintah pusat terus mempercepat pembangunan di tanah Papua melalui berbagai regulasi, salah satunya dengan pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Upaya ini juga didukung oleh Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (RIPPP) 2021-2041 yang menjadi pedoman untuk mewujudkan Papua Emas pada tahun 2041.
Dalam rangka mendukung program percepatan ini, BP3OKP Papua Barat melakukan audiensi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat di Gedung Perbendaharaan Negara, Arfai, Manokwari, Senin (28/10/2024). Audiensi ini bertujuan membangun kerja sama dalam mengawal keberhasilan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Audiensi tersebut dipimpin oleh Arius Mufo dari Pokja Papua Cerdas yang memperkenalkan para anggota empat kelompok kerja (pokja) BP3OKP, yakni Moga Romanus dan dr. Velix Duwit dari Pokja Papua Sehat, Lalu Suprapta dari Pokja Papua Produktif, Viktor Towansiba dari Pokja Papua Damai, serta Ayub Msiren dari Pokja Papua Cerdas. Ketua PWI Papua Barat, Bustam, hadir bersama beberapa pengurus, termasuk Sekretaris PWI James Aisoki, Wakil Sekretaris Tri Adi Santoso, dan Wakil Ketua SIWO Wahyu Hendrawan.
Bustam menyampaikan pentingnya sinkronisasi antara BP3OKP, pemerintah, dan organisasi strategis lainnya untuk mencapai visi Papua Emas 2041. Menurutnya, kerja sama ini dapat memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai rencana dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.
Arius Mufo menyambut baik kolaborasi dengan PWI Papua Barat, mengingat peran penting PWI dalam mengawal program pembangunan yang dilaksanakan secara terbuka. “Jangan sampai terjadi kegagalan informasi. Di sinilah peran PWI dalam mengawal semua program pembangunan di Papua Barat agar tepat sasaran,” ujarnya.
Mufo juga menekankan bahwa setiap pertemuan BP3OKP dilaporkan langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden. BP3OKP akan bertugas mengawasi seluruh program pemerintah di Papua hingga tahun 2041 dengan memastikan pelaksanaannya secara terstruktur dan terarah.
BP3OKP, lanjut Mufo, memiliki tugas utama yang dikenal dengan istilah ‘SHEK’ yaitu Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi. Saat ini, PWI Papua Barat sedang melakukan sinkronisasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut.
Mufo menjelaskan bahwa Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang akan diterbitkan oleh Bappenas akan menjadi acuan bagi para bupati, wali kota, dan gubernur di Papua dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RIPPP mencakup tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang diterapkan secara bertahap selama lima tahun hingga 2041.
Selain itu, BP3OKP juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan pengelolaan anggaran di tingkat provinsi berjalan efektif. BP3OKP akan terus mengawal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten dan provinsi agar pelaksanaan program benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat, bukan hanya atas kebijakan pemerintah.
BP3OKP juga memberikan arahan dan rekomendasi untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, salah satunya melalui inisiatif Papua Sehat. Beberapa rekomendasi yang telah dikeluarkan termasuk penyediaan Kartu Sehat bagi Orang Asli Papua (OAP) dan pendirian Apotek Otsus yang ditujukan untuk memudahkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Papua.
Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat Papua. (red/rls)
