MANOKWARI, PinFunPapua.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat segera menuntaskan proses finalisasi pergeseran anggaran sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan secara nasional. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, M.T.P., saat memberikan keterangan pers di Manokwari, Jumat (13/6/2025).
“Jadi ada beberapa sinkronisasi data yang dilakukan, baik dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), efisiensi, dan beberapa hal lainnya. Saat ini sudah sekitar 99 persen. Insya Allah sore nanti bersama Bapak Gubernur kita finalisasi pergeseran ini. Setelah itu, semuanya sudah bisa berjalan,” ujar Ali Baham Temongmere.
Ia menambahkan, proses pergeseran anggaran ini dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi melalui sistem nasional. Sinkronisasi juga menyasar kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran agar tidak menimbulkan kendala dalam proses keuangan daerah.
“Sekarang kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena semuanya saling terkait dengan fungsi-fungsi lain. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika harus menjalankan perannya agar integrasi dengan Bappeda terwujud. RPJMD, Renja, dan Renstra harus memiliki benang merah yang jelas. Kalau tidak sinkron, akan berdampak pada keuangan dan proses anggaran,” jelasnya.
Sekda juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi nasional terkait sistem penganggaran yang saat ini tidak lagi bersifat manual. Pemerintah daerah wajib menggunakan sistem yang terhubung langsung dengan pusat, termasuk mekanisme kolektif dalam penyerapan anggaran.
“Kita harus patuh terhadap sistem. Saat ini penganggaran dilakukan secara elektronik dan kolektif. Jika salah satu proses belum terpenuhi, itu akan memengaruhi totalitas kinerja kita semua. Karena itu, kolaborasi dan sinergi antarorganisasi perangkat daerah menjadi sangat penting. Saya yakin minggu depan semua kegiatan sudah bisa mulai berjalan,” pungkasnya.
Langkah finalisasi anggaran ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menjaga tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel di tengah penyesuaian kebijakan nasional. (red)
