MANOKWARI, PinFunPapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat menggelar pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya peningkatan kualitas taraf hidup penyandang disabilitas di bidang sosial dan ekonomi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 27 Mei 2025, di Manokwari.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Niko Untung Tike, S.E., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di wilayah tersebut belum berjalan secara efektif dan maksimal. Hal ini disebabkan oleh belum terbangunnya koordinasi dan harmonisasi yang strategis antar pemangku kepentingan.
“Upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan penanggulangan kemiskinan masih cenderung mengalami ketimpangan karena pelaksanaannya masih bersifat parsial dan tidak terkoordinasi secara menyeluruh,” ujar Niko.
Ia menjelaskan, penyandang disabilitas di Papua Barat menghadapi berbagai persoalan mendasar yang sangat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain mahalnya harga kebutuhan pokok, sulitnya memperoleh pekerjaan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta berbagai hambatan fisik dan sosial.
“Permasalahan lain yang banyak dirasakan oleh mereka meliputi keterbatasan fisik, kesulitan komunikasi, perasaan terasing, serta kebutuhan akan pendamping dalam berbagai aspek kehidupan,” jelasnya.
Niko menilai pelatihan UMKM ini sangat penting dan strategis untuk mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas usaha bagi penyandang disabilitas di Papua Barat. Ia berharap forum pelatihan ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, termasuk elemen masyarakat sipil yang peduli terhadap isu disabilitas.
Data yang dihimpun menyebutkan, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Manokwari pada tahun 2024 mencapai 400 orang. Namun, di wilayah lain di Papua Barat, data jumlah penyandang disabilitas masih belum tersedia secara pasti.
“Oleh karena itu, peran aktif semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas tanpa ada ketimpangan kewenangan maupun tanggung jawab,” tegas Niko.
Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir rumusan kebijakan dan program pelatihan UMKM yang bersifat strategis dan berkelanjutan, guna mendukung peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas di Papua Barat. Tujuannya adalah agar kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, hingga peningkatan pendapatan per kapita dapat terpenuhi secara menyeluruh.
“Dengan demikian, kita bisa membangun harkat dan martabat masyarakat penyandang disabilitas di tanah yang dianugerahkan oleh Tuhan ini, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (Dhy).
