PinFunPapua.com, Manokwari – Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongky Isgunawan, mengumumkan bahwa penerimaan Polri tahun 2024 sedang berlangsung di Polda Papua Barat. Proses pendaftaran awal calon anggota Akademi Kepolisian (Akpol) mencatat sebanyak 100 pendaftar. Sementara untuk Bintara, terdapat lebih dari 8000 pendaftar yang diverifikasi menjadi 6.232 orang.
“Terdiri dari Bintara Polisi Tugas Umum sebanyak 6.065 orang, Bintara Bakomsus 155 orang, dan Rekpro 12 orang. Sedangkan Tamtama yang diverifikasi berjumlah 280 orang. Pendaftaran awal ini dilakukan di dua tempat, yaitu Manokwari dan Sorong,” jelas Ongky pada Selasa (28/05/2024) di Manokwari.
Menurut Kombes Pol Ongky, tahapan tes seleksi calon anggota Polri meliputi tes kesehatan, psikologis, akademik, dan lainnya. Hingga saat ini, tersisa 47 orang untuk Akpol. Sementara itu, untuk Bintara, tersisa 4.169 orang, yang terbagi menjadi 2.362 orang di Manokwari (2.307 PTU, 51 Bakomsus, 14 Rekpro) dan 1.807 orang di Sorong (1.748 PTU, 54 Bakomsus, 5 Rekpro). Untuk Tamtama, dari 282 orang, tersisa 182 orang.
Tahapan seleksi selanjutnya bagi Akpol dan Bintara adalah Rikes tahap II, sedangkan Tamtama akan mengikuti seleksi akademik yang dilaksanakan hari ini dan besok Rabu.
“Setelah tahap akademik selesai, akan dilanjutkan ke Rikes tahap II. Mereka yang lulus dari tahap akademik, psikologis, dan Rikes tahap I akan memastikan kondisi kesehatan dan jasmani mereka,” tambah Ongky.
Ongky menyebutkan bahwa kuota penerimaan tahun ini adalah 1.000 orang. Dari 4.169 orang yang tersisa, hanya 1.000 orang yang akan diambil. Untuk Akpol, kuota masih menunggu konfirmasi dari Mabes Polri. Tahun sebelumnya, kuota Akpol hanya lima orang.
“Kemungkinan kita akan memperbanyak Putra Daerah karena ada pembentukan Polda Papua Barat Daya, dan hal ini menjadi perhatian Kapolri dan Arsop SDM Mabes Polri,” jelasnya.
Ongky juga menambahkan bahwa penambahan jumlah kuota Bintara Polri biasanya ada kebijakan khusus yang mengutamakan Orang Asli Papua (OAP).
“Kami mengutamakan penerimaan anggota Polri dari OAP tanpa mengesampingkan persyaratan, terutama kesehatan,” katanya.
Kapolda Papua Barat tidak ingin memaksakan calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan karena pendidikan ini dari sipil ke militer, banyak hal yang mungkin tidak dialami sebagai masyarakat sipil. Pendidikan militer lebih keras pelatihannya.
“Jangan sampai pelatihan menyebabkan siswa meninggal dunia. Kami tidak ingin mengambil risiko. Jika psikologis dan akademik bisa dilatih, kesehatan mutlak,” tuturnya.
Terkait penerimaan di setiap kabupaten, hal ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan Kapolda dan pengambil kebijakan, terutama dari Mabes Polri.
“Intinya adalah saling mengisi antara wilayah, sehingga tidak terjadi ketersinggungan. Hal ini akan dibicarakan lebih lanjut,” tegasnya. ( PFP-03 )
