PinFunPapua.com, Manokwari – Penjabat Gubernur provinsi Papua Barat, Drs H Ali Baham Temongmere, dan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhonny Edison Isir, melangsungkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Ruang Kerja Gubernur Provinsi Papua Barat, yang berlokasi di Lantai 5 Kantor Gubernur, pada Kamis (2/5/2024).
Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan setelah keduanya menghadiri upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, bersama jajaran Pejabat Utama (PJU), mereka memutuskan untuk meneken NPHD terkait dengan tahapan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum Pilkada yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 27 November 2024, khususnya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
“Pada proses beberapa waktu yang lalu, kami telah bersama-sama menghitung dan menetapkan besarnya dana hibah yang akan dialokasikan kepada Polda Papua Barat. Dana hibah tersebut mencapai angka sebesar 75 miliar rupiah, yang tentunya bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2024 baik di induk maupun di perubahan,” ungkap Penjabat Gubernur.
Proses pencairan dana hibah akan dilakukan dalam dua tahap, dengan tahap pertama sebesar 25 miliar rupiah dijadwalkan pada bulan Juni 2024, dan tahap kedua sebesar 50 miliar rupiah akan disalurkan pada bulan Agustus 2024. Dukungan ini merupakan komitmen nyata dari pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan Pemilukada 2024 di Provinsi Papua Barat.
Lebih lanjut, Penjabat Gubernur menyatakan keyakinan dan komitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada pihak Kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan Pemilukada. Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam memberikan dukungan serupa serta menjaga keamanan dan ketertiban demi suksesnya penyelenggaraan Pemilukada tahun 2024.
“Pemilukada dapat kita laksanakan sebagaimana pengalaman sebelumnya dalam penyelenggaraan Pemilu untuk berbagai tingkatan, termasuk Pilpres, pemilihan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten,” tambahnya.
Dengan demikian, penandatanganan NPHD ini bukan hanya menandai langkah untuk mengamankan Pemilukada, tetapi juga menandakan integrasi dalam mendukung keamanan untuk pemilihan DPR jalur pengangkatan dari masyarakat adat di wilayah Bomberay dan Domberay,” pungkasnya. ( PFP – 01 )
