PinFunPapua.com, Manokwari – Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, mengapresiasi masyarakat atas keberhasilan musyawarah penetapan anggota DPRK dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang berlangsung dengan dinamika tinggi. Dalam pernyataannya, ia menyoroti pentingnya musyawarah sebagai langkah demokratis untuk mencapai kesepakatan bersama.
“Untuk DPRK dan MRPB, semua proses akhirnya dapat berjalan dengan baik. Meski dinamika pembahasan cukup tinggi, masyarakat kita mampu bermusyawarah dengan luar biasa hingga menghasilkan keputusan. Dari tujuh kabupaten yang ada di Papua Barat, masyarakat akhirnya sepakat mengenai siapa saja yang akan duduk di lembaga tersebut,” ujar Ali Baham di Manokwari, Senin (6/01/2025) saat memimpin Apel Perdana Dihalaman Kantor Gubernur Papua Barat di Arfai.
Penjabat Gubernur juga menjelaskan bahwa saat ini proses pengangkatan anggota DPR Provinsi Papua Barat melalui jalur otonomi khusus (otsus) sedang berlangsung. Ia berharap semua tahapan berjalan lancar agar segera ditetapkan dan dilantik.
“Sekarang yang sedang berproses adalah DPR Provinsi jalur pengangkatan. Kami berharap proses ini bisa berjalan baik, belajar dari pengalaman pembahasan sebelumnya, seperti di DPRK, sehingga pelaksanaannya lebih baik dan tidak mengalami keterlambatan,” katanya.
Ali Baham menegaskan bahwa masa jabatan DPR jalur pengangkatan memiliki kesamaan dengan masa jabatan DPR Papua Barat hasil pemilu, yaitu lima tahun. Oleh karena itu, ia mengingatkan pentingnya percepatan pelantikan agar tidak terjadi kekurangan pembayaran gaji di akhir masa jabatan.
“Jika pelantikannya terlambat, masa jabatan mereka tetap berakhir bersamaan dengan DPR Papua Barat hasil pemilu. Hal ini bisa menimbulkan kendala, termasuk persoalan administrasi seperti pembayaran gaji yang tidak mungkin dirapel. Oleh karena itu, kami mendorong agar proses ini diselesaikan sesegera mungkin,” jelasnya.
Penjabat Gubernur Papua Barat berharap proses pengangkatan DPR jalur otsus dapat selesai dengan baik dan menghasilkan anggota yang siap bekerja demi kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa percepatan pelantikan menjadi prioritas agar anggota DPR dapat langsung menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran tanpa hambatan.
“Kami berharap semua pihak yang terlibat, termasuk Badan Kesbangpol, dapat bekerja maksimal untuk memastikan proses ini selesai dengan baik. Dengan begitu, anggota DPR jalur otsus bisa segera dilantik dan mulai bekerja demi kepentingan masyarakat Papua Barat,” pungkasnya.
Pernyataan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan dan memastikan jalannya roda organisasi sesuai prinsip otonomi khusus. (JN)
