PinFunPapua.com, Manokwari – Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, memberikan arahan tegas terkait pelaporan anggaran tahun 2024 dan langkah-langkah strategis untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Dalam arahannya, ia meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) anggaran tahun 2024 sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
“Saya minta pimpinan OPD segera mengecek seluruh kegiatan yang berkaitan dengan anggaran tahun 2024. Pastikan SPJ-nya disiapkan dan dilaporkan tepat waktu. Ini penting agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan program ke depan,” tegas Ali Baham di Manokwari saat memimpin apel perdana di halaman kantor Gubernur Papua Barat Senin (6/01/2025).
Ali Baham juga menjelaskan bahwa evaluasi anggaran tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah selesai, meskipun masih ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti. Ia menekankan pentingnya penyesuaian sumber dana, terutama dana otonomi khusus (otsus), agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar.
“Kami telah menerima laporan evaluasi dari Kemendagri, dan catatan yang ada harus segera ditindaklanjuti. Saya minta Kaban Keuangan segera menyesuaikan sumber-sumber dana, khususnya dana otsus, sehingga program bisa dimulai minggu ini,” jelasnya.
Dalam arahannya, Ali Baham mengakui adanya penurunan anggaran daerah akibat pemekaran wilayah menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, ketergantungan daerah pada transfer pusat masih sangat besar, dengan PAD yang hanya mencapai Rp300 miliar dari total anggaran sebesar Rp3,5 triliun.
“Anggaran kita memang turun drastis setelah pemekaran. Ketergantungan kita pada transfer pusat sangat besar, dan PAD kita hanya Rp300 miliar. Oleh karena itu, saya minta Kepala Dinas Pendapatan segera melakukan rapat evaluasi untuk mencari solusi peningkatan PAD,” ungkapnya.
Selain itu Ali Baham menyoroti pentingnya strategi jangka panjang untuk meningkatkan PAD Papua Barat, khususnya dalam sektor pajak kendaraan. Ia juga menyebut bahwa dalam setahun terakhir, pemerintah telah berupaya maksimal untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
“Kita harus bersama-sama mencari cara untuk meningkatkan PAD. Salah satu langkahnya adalah optimalisasi pajak kendaraan. Saya berharap, ketika Gubernur dan Wakil Gubernur definitif dilantik nanti, kita sudah memiliki strategi jelas untuk peningkatan PAD 2025-2030,” paparnya.
Menutup arahannya, Penjabat Gubernur menekankan bahwa peningkatan PAD adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen pemerintah daerah. Ia optimistis bahwa dengan kerja sama dan langkah strategis yang tepat, Papua Barat dapat meningkatkan kemandirian finansialnya di masa depan.
“Peningkatan PAD bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi kita semua. Kita harus mempersiapkan langkah-langkah ini dengan baik agar Papua Barat dapat lebih mandiri secara finansial,” pungkasnya. (JN)
