PinFunPapua.com, Sorong – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) senantiasa konsisten dan berkomitmen mengirimkan tim ke berbagai daerah untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) serta asistensi guna mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penanganan inflasi. Kali ini upaya tersebut dilakukan ke Papua Barat.
Adapun Monev dan asistensi tersebut dirangkaikan dengan Workshop Pengendalian Inflasi Kabupaten Tambrauw. Kegiatan itu mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan” yang dilaksanakan di Hotel VEGA Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (19/11/2022).
Acara tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni yang sekaligus bertindak menjadi pembicara kunci. Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut yaitu Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri, Tim Teknis Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Penjabat (Pj.) Bupati Tambrauw, Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw, Sekda Kabupaten Tambrauw, Asisten dan Staf Ahli Kabupaten Tambrauw, Kepala OPD Kabupaten Tambrauw, serta camat dan kepala bagian.
Dalam sambutannya, Fatoni menegaskan pentingnya kegiatan monev serta asistensi di Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong. Tujuan dari agenda ini yakni mengidentifikasi penyebab permasalahan, dan mencari solusi dalam percepatan realisasi APBD. Di lain sisi, kegiatan tersebut merupakan fasilitasi penganggaran penanganan inflasi, sosialisasi penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023, serta penganggaran belanja tidak terduga (BTT) dan dana bantuan sosial (Bansos).
Pada pertemuan tersebut, Fatoni menguraikan realisasi APBD Kabupaten Tambrauw TA 2022 per 17 November 2022 pukul 18:00 WIB. “Kabupaten Tambrauw berada pada posisi keempat terbesar se-Papua Barat dengan total realisasi pendapatan daerah sebesar Rp963,15 miliar dari total pendapatan daerah sebesar Rp1.278,71 miliar. Sementara untuk realisasi belanja daerah menempati posisi ketiga terbesar se-Papua Barat dengan total realisasi belanja daerah sebesar Rp770,49 miliar dari total belanja daerah Rp1.248,68 miliar,” ujar Fatoni.
Lebih lanjut, Fatoni menjelaskan indikator utama penyebab realisasi APBD di Kabupaten Tambrauw belum maksimal. Pertama, kata dia, target pendapatan khususnya PAD belum sesuai target. Kedua, ketersediaan dana di kas daerah terbatas. Serta ketiga, keterbatasan kapasitas SDM.
“Keempat, masih adanya keraguan OPD dalam melaksanakan kegiatan pengadaan. Kelima, masih sering melakukan perubahan kegiatan, karena perencanaan yang kurang matang. Keenam, lambatnya proses lelang di beberapa OPD,” tutur Fatoni.
Berdasarkan persoalan tersebut, Fatoni menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan percepatan dan langkah-langkah strategis. Dirinya juga mendorong Pemkab Tambrauw agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan.
“Pertama, melakukan inovasi dan langkah strategis dalam pencapaian target pendapatan. Kedua, percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggungjawaban. Ketiga, membuat rencana kegiatan dengan penjadwalan secara periodik secara konsisten dan terukur. Keempat, melaksanakan komitmen target realisasi belanja sampai dengan akhir bulan November sekurang-kurangnya 85 persen. Kelima, melakukan analisa evauasi (anev) setiap satu minggu sekali,” pungkas Fatoni. (red/rls)
