MANOKWARI, PinFunPapua.com – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memasuki tahap pelaksanaan anggaran setelah melalui proses perencanaan dan penginputan yang telah selesai. Semua dokumen yang berkaitan dengan anggaran telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga pelaksanaan program-program daerah dapat segera dimulai.
“Saat ini kita sudah masuk dalam pelaksanaan anggaran. Perencanaan sudah selesai, penginputan sudah selesai, dan dokumen-dokumen terkait anggaran pun telah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri,” ungkap Ali Baham.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa ada kebijakan nasional yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran daerah. Salah satu kebijakan tersebut adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien di seluruh instansi pemerintahan, termasuk di tingkat daerah.
“Selain Instruksi Presiden, kebijakan ini juga diperjelas melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang mengatur penjabaran lebih lanjut tentang efisiensi anggaran. Selain itu, ada juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang secara khusus mengatur pelaksanaannya di seluruh pemerintah daerah di Indonesia,” jelasnya.
Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, Ali Baham menegaskan bahwa ia bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan segera menyusun langkah-langkah teknis guna memastikan pelaksanaan anggaran tetap berjalan sesuai arahan pemerintah pusat. “Kami akan segera menyusun langkah-langkah strategis agar pelaksanaan Instruksi Presiden ini dapat berjalan dengan baik di Papua Barat,” tambahnya.
Kepatuhan terhadap kebijakan nasional adalah mutlak dan wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, kami akan menyusun langkah-langkah teknis agar efisiensi anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan
Ia juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan nasional adalah mutlak dan wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahan. “Sebagai bagian dari pemerintahan, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan nasional diimplementasikan dengan baik di daerah,” tegasnya. (JN)
