PinFunPapua.com, Manokwari – Pada pertemuan terbaru antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terungkap bahwa wilayah Papua Barat masih berada dalam zona kuning terkait Monitoring Center For Prevention (MCP), yang menandakan adanya potensi risiko korupsi. Dalam upaya menangani hal ini, langkah-langkah kedepan perlu diambil.
Pj Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere menyatakan bahwa meskipun MCP Papua Barat masih mencatat angka 50, provinsi ini masih dalam kondisi transisi. Oleh karena itu, hasil yang dicapai dalam tujuh area yang ditetapkan masih belum optimal.
” Namun demikian, dengan evaluasi yang dilakukan, diharapkan dapat disusun rencana aksi yang lebih baik untuk masa depan,” ungkap Pj Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere saat ditemui sejumlah wartawan usai Pelantikan Pansel di Aston Niu, Selasa ( 4/06/2024 ).
Komitmen kuat ditegaskan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang, dengan mengidentifikasi area-area yang kurang dan melakukan peningkatan. Hasil paparan pada pertemuan sebelumnya menunjukkan beberapa area yang menjadi rawan praktek korupsi, dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
” Dalam rangka mengatasi tantangan tersebut, kerja sama dengan Kejaksaan telah dilakukan melalui penandatanganan MoU untuk melakukan proses pendampingan. Disadari bahwa pengetahuan terbatas di kalangan Aparat Sipin Negara ( ASN ), oleh karena itu pendampingan dan peningkatan pengetahuan menjadi penting,” tegasnya.
” Upaya ini diharapkan dapat menjadi kontrol untuk mengevaluasi kinerja dan integritas para pelaksana, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam pencegahan korupsi di Papua Barat,” pungkasnya. ( PFP-01 )
