PinFunPapua.com, Manokwari – Sampai dengan bulan April 2024, realisasi belanja K/L Regional Papua Barat mencapai 25,84 persen dari alokasi anggaran tahun 2024. Belanja K/L mengalami peningkatan capaian sebesar 10,69 persen (yoy) menjadi Rp2.298,84 miliar.
Belanja barang dan belanja pegawai menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ini, dengan belanja pegawai mengalami pertumbuhan mencapai 19,17 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp950,31 miliar, dan belanja barang mencapai 27,62 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp1.009,90 miliar,” ungkap Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan ( DJPb ) Papua Barat Purwadhi Adhiputranto.
Menurut Purwadhi Adhiputranto, Belanja pegawai menjadi komponen dengan pertumbuhan realisasi terbesar menunjukkan komitmen satker dalam ketepatan waktu pembayaran gaji induk ASN, TNI/POLRI, serta tunjangan melekat dan tunjangan kinerja.
” Selain itu, terkait pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Calon Presiden, Wakil Presiden, dan Anggota Legislatif 2024 oleh KPU dan Bawaslu yang telah diselenggarakan pada bulan Februari mendorong akselerasi belanja di awal tahun,” tuturnya.
Purwadhi mengatakan, realisasi TKD yang telah disalurkan kepada Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya s.d 31 Maret 2024 sebesar Rp3.419,45 miliar atau 17,25 persen dari total pagu TKD turun 0,70 persen (yoy). Penurunan tersebut dikarenakan persyaratan penyaluran Dana Desa hanya dilengkapi oleh dua Pemda. Pemda Kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni menjadi daerah tercepat yang menyalurkan dana desa.
Perubahan struktur organisasi pada beberapa kampung menjadi salah satu penyebab terhambatnya penyaluran Dana Desa ini. Dana Bagi Hasil (DBH) belum tersalur secara maksimal. Hingga akhir April, realisasi DBH baru tersalur Rp0,7 triliun, sedangkan tahun lalu telah tersalur sebesar Rp1 triliun,” ucapnya.
Sementara Dana Alokasi Umum ( DAU ) masih menjadi jenis TKD dengan jumlah penyaluran terbesar, mengingat Pemda wajib melengkapi dokumen persyaratan agar TKD tersebut tersalur tiap bulannya. Tren positif terus berlanjut pada jenis TKD ini, dibuktikan dengan adanya pertumbuhan sebesar 0,93 persen (yoy).
Rekomendasi dari Asset Liabilities Committee (ALCo) Kemenkeu Regional Papua Barat mencakup beberapa kebijakan yang dipandang perlu untuk merespons perkembangan perekonomian di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Beberapa kebijakan
” Kebijakan tersebut antara lain Kerjasama Kemenkeu dan Pemda dalam peningkatan local taxing power, upaya optimalisasi penerimaan PDRD, percepatan progres KEK Sorong, monitoring penyusunan Perda PDRD oleh Pemda, perencanaan kegiatan Papua Produktif melalui RAP OTSUS, akselerasi kualitas layanan dasar publik, dan keberlanjutan pemberdayaan UMKM,” pungkasnya. ( red/rls )
