PinFunPapua.com, Manokwari – Sosialisasi program pembentukan percontohan kabupaten dan kota anti-korupsi di Provinsi Papua Barat tahun 2024 telah dilaksanakan pada Selasa, 10 September 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi di kalangan seluruh pemerintah daerah bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya melibatkan penindakan dan perbaikan, tetapi juga memerlukan penguatan budaya anti-korupsi dan peran aktif masyarakat.
Sosialisasi yang diadakan di ruang multimedia Kantor Gubernur Papua Barat ini dibuka secara bersama oleh Kepala Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Otto Parorongan. Kegiatan ini menargetkan kepala daerah, anggota DPRD, Forkopimda, perangkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan komunitas masyarakat sebagai sasaran utama.
Otto Parorongan menekankan pentingnya peran aktif dan keseriusan dari pemerintah serta masyarakat Papua Barat dalam mendukung program ini. “Oleh karena itu diperlukan peran aktif dan keseriusan oleh pemerintah dan masyarakat yang ada di Papua Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Friesmon Wongso, menjelaskan alasan pemilihan Kabupaten Manokwari dan Manokwari Selatan sebagai percontohan. “Manokwari dan Manokwari Selatan dipilih berdasarkan masukan dari Pemerintah Provinsi yang mengusulkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan observasi di kabupaten-kabupaten tersebut. Kami juga mempertimbangkan informasi yang kami dapat dari selancar dunia maya terkait dengan kasus-kasus korupsi di kabupaten-kabupaten ini,” ungkapnya.
Dengan adanya program ini, diharapkan akan tercipta contoh yang baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih efektif di tingkat kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat. (JN)
