PinFunPapua.com, Manokwari – Setiap tahunnya, pemerintah berupaya untuk meningkatkan alokasi Dana Desa. Dalam upayanya, pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki peran pengawasan dan konsultasi kepada pemerintah desa/kampung guna mengawal akuntabilitas pembangunan dan keuangan pemerintah desa/kampung.
Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kampung Tingkat Kabupaten di Kabupaten Manokwari menjadi salah satu acara yang diselenggarakan dalam rangka memperkuat akuntabilitas keuangan desa/kampung.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, termasuk Anggota DPD-RI Komite IV M. Sanusi Rahaningmas, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Purwadhi Adhiputranto, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Lepot Setyanto, serta Analis Kebijakan Muda dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Novita Riani.
Acara dibuka oleh Bupati Kabupaten Manokwari Hermus Indou yang menegaskan pentingnya meningkatkan komitmen dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa/kampung untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Diskusi panel pada acara tersebut membahas berbagai hal, termasuk kewajiban moral DPD-RI untuk memastikan kepentingan daerah terakomodir dengan baik dalam kebijakan pusat, kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Dana Desa yang transparan, serta langkah-langkah strategis BPKP dalam mengawal keuangan desa/kampung melalui kegiatan konsultasi dan jaminan,” ungkap Bupati.
“Pemerintah desa, menurut Kakanwil Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Papua Barat Lepot Setyanto, mengalokasikan sebagian anggaran Dana Desa untuk perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim. BPKP menjelaskan bahwa mereka melaksanakan fungsi assurance dalam evaluasi dan penyaluran Dana Desa serta mengajak peserta untuk mendorong pengaplikasian Sistem Keuangan Desa secara menyeluruh dan berkelanjutan di Kabupaten Manokwari,” tutur Setyanto
Ditambahkan Novita, dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menekankan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi bencana alam dan non-alam,” pungkasnya. ( PFP-01 )
