PinFunPapua.com, Manokwari – Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Paulus Waterpauw mengajak kita semua untuk bersyukur karena UU Otsus nomor 21 tahun 2001 menjadi UU no 2 tahun 2021 sehingga sudah banyak ruang-ruang kekhususan yang diberikan kepada kita masyarakat orang asli Papua.
Hal ini disampaikan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Paulus Waterpauw saat ditemui sejumlah wartawan usai mengikuti pelantikan Wakil Ketua IV DPR Papua Barat di Aston Niu, Jumat ( 14/10/2022).
Menurutnya dengan diberikan banyak ruang kekhususan sehingga tinggal kita-kita saja sebagai pelaku di Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, kita harus sering melakukan pertemuan bersama DPR dan MRPB dalam membahas semua hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
” Seperti kemarin kami buat raker Bupati/Walikota Se- Papua barat, namun karena Bupati tiga orang tidak hadir maka saya sampaikan untuk kita lakukan pra rakerda dengan belanja masalah, nanti Kamis dan Jumat depan kita bersama-sama melakuka Raker di Kabupaten Sorong,” tandasnya.
Kata Pj Gubernur dengan sesering mungkin kita bertemu maka akan banyak ide-ide yang akan kita satukan untuk mengisi aturan-aturan yang melandasi UU no 2 tahun 2021 turunan dari PP 106 tentang kewenangan dan 107 tentang keuangan.
” Yang relevannya akan kita atur semua dalam rangka merencanakan program-program yang berpihak kepada rakyat ditahun 2023 kedepan,” tuturnya.
Lebih lanjut Waterpauw mengatakan ada delapan isu yang berkaitan yang sifatnya strategis, maka dari situ kita akan break down dia lebih jauh lagi, nanti lebih pada implementasi-implementasi yang mana pada tahun 2023 kita semua sudah masuk pada tahun-tahun politik.
” Sehingga itu merupakan bagian yang harus kita melihatnya, sehingga anggarannya sudah harus kita rancang,” ucapnya
Selain itu juga saat prabraker kemarin kitaemdatangkan narasumber Agus Sumule berdasarkan paparan yang dibawakan masalah pendidikan dimana anak-anak putus sekolah di Papua dan Papua barat ini cukup banyak.
” Menurut saya apalah artinya kita sebagai seorang pemimpin, penyelenggara negara ini kalau tidak melihat itu. Itu yang saya maksud pelayanan dasar, bagaimana kita melayani pendidikannya, kesehatannya, termasuk ekonomi kemasyarakatan,” pungkasnya. (PFP-06)
