PinFunPapua.com, Manokwari – Deputi Bidang Dukungan Kebijakan pemerintahan dan wawasan kebangsaan sekretariat Wakil Presiden Velix Wanggai mengatakan, Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia ( FORDASI ) menjadi semua instrumen perjuangan bersama daerah-daerah yang memiliki status keistimewaan dan kekhususan di Indonesia.
Karena ini penting untuk penguatan Desentralisasi Asimetris di Indonesia secara keseluruhan, karena menghargai asal usul, sejarah, kebudayaan, dan kultural,tapi juga bisa menjadi sebuah bagian dari penyelesaian Konflik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah di Indonesia tetapi kemudian desentralisasi asimetris menjadi bagian untuk langkah-langkah percepatan pembangunan dan layanan dasar di Indonesia, “ ungkap Velix Wanggai.
FORDASI ini menjadi sebuah penguatan Advokasi kebijakan di tingkat pusat, supaya strategi pembangunan juga harus menghargai kekhususan dan keistimewaan, karena Pemerintah Pusat tidak bisa mengambil suatu kebijakan nasional dipukul rata di seluruh Indonesia, tetapi harus menghargai konteks kekhususan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia.
“ Selain itu FORDASI juga merupakan bagian untuk memperkuat regulasi yang sudah ada di masing-masing provinsi khususnya aceh dengan Undang-undang 11 tahun 2006, Jogjakarta, kemudian UU Otsus 2021 dan juga UU daerah khusus DKI Jakarta proses revisi,” ucapnya
.Pertemuan ini menjadi penguat regulasi turunan pelaksanaan Otsus di masing masing daerah. Ini bagian penting ke depan. Saat ini pemerintah merumuskan arah pembangunan 20 tahun ke depan RPJP 2045. Kemudian RPJN 5 tahun ke depan pemerintahan baru,”bebernya.
“ Dari hasil pertemuan hari ini ada 8 pesan Manokwari yang telah disepakati, namun yang menarik adalah bagaimana mendorong aspek kekhususan dan keistimewaan ke dalam rancangan pembangunan jangka menengah 5 tahun kedepan yang saat ini sedang disusun oleh Bappenas,” pungkasnya. ( PFP-01 )
