MANOKWARI, PinFunPapua.com – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, S.H., M.Si., menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat akan meninjau kembali pemangkasan anggaran perjalanan dinas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kebijakan pemangkasan tersebut sebelumnya dilaksanakan mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur sebagai tanggapan atas penolakan yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, yang sebelumnya ramai diberitakan sejumlah media massa. Ngabalin menilai pemangkasan tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga legislatif.
Menurut Wakil Gubernur Lakotani, kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan secara menyeluruh terhadap seluruh program kerja yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini mencakup seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Sekretariat DPR Papua Barat.
“Item-item yang terkena efisiensi anggaran merujuk pada kebijakan pemerintah pusat, khususnya yang menyangkut kegiatan perjalanan dinas, baik pada OPD maupun sekretariat dewan,” jelasnya.
Ia menambahkan, dirinya memahami bahwa tugas legislatif mencakup tiga fungsi utama, yaitu pengawasan, penganggaran, dan legislasi, yang sebagian besar memerlukan mobilitas dan kegiatan lapangan.
“Tugas-tugas tersebut memang erat kaitannya dengan kegiatan perjalanan. Karena itu, jika ada hal-hal yang belum sejalan dengan harapan teman-teman dewan, tentu akan kami pertimbangkan dan tinjau kembali,” ujar Lakotani.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPR Papua Barat merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun provinsi. Oleh sebab itu, komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif harus selalu dijaga agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara musyawarah dan bermartabat.
“Teman-teman DPR memiliki konstituen di daerah pemilihan masing-masing yang harus diperhatikan. Mereka turut berperan aktif dalam pembangunan melalui kegiatan seperti pokok-pokok pikiran (pokir), reses, dan lainnya,” katanya.
Politikus dari Partai Gerindra itu mengakui bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan tahun ini cukup signifikan. Untuk OPD di luar DPR, efisiensi lebih banyak menyasar kegiatan perjalanan dinas, sedangkan untuk sektor infrastruktur dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur.
Meski demikian, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat membuka ruang dialog dengan DPR Papua Barat untuk mencari solusi terbaik atas dampak pemangkasan anggaran terhadap pelaksanaan tugas legislatif.
“Pada prinsipnya, kami membuka ruang dialog dengan teman-teman DPR karena mereka adalah mitra kerja pemerintah daerah,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memeriksa kembali terkait adanya dugaan penjiplakan surat Gubernur yang ditujukan kepada DPR Papua Barat. Pemerintah, kata dia, akan melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap dokumen tersebut. (red)
