MANOKWARI, PinFunPapua.com – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan saat ini merupakan kebijakan nasional yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Ia menyatakan bahwa seluruh agenda pembangunan di Papua Barat perlu disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersedia, selaras dengan kebijakan efisiensi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
“Saat ini kita berada dalam kebijakan efisiensi anggaran yang merupakan arahan nasional. Kita tetap dapat mencari upaya lain untuk mengoptimalkan pembangunan, tetapi kita juga harus menyesuaikan agenda pembangunan dengan kemampuan APBD yang ada,” ujar Lakotani dalam pertemuan bersama OPD di Manokwari.
Ia menekankan bahwa langkah-langkah efisiensi akan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk potensi daerah yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah sektor kehutanan. Pemerintah provinsi mengarahkan agar kayu yang dihasilkan tidak lagi diekspor dalam bentuk gelondongan (bulat), melainkan dalam bentuk olahan.
“Kami memberikan arahan kepada OPD terkait agar kayu tidak lagi diekspor dalam bentuk bulat. Jika memungkinkan, kayu yang keluar harus sudah melalui proses pengolahan. Dengan demikian, industri pengolahan kayu dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tempat perusahaan beroperasi,” jelasnya.
Selain sektor kehutanan, Lakotani juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengidentifikasi OPD lain yang memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan bahwa OPD terkait dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami akan meninjau satu per satu potensi yang dimiliki oleh setiap OPD. Kami juga akan mengevaluasi program yang telah berjalan untuk melihat dampaknya terhadap pendapatan daerah. Jika masih bisa dikembangkan lebih lanjut, maka akan kami dorong. Namun, jika pimpinan OPD tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka akan kami pertimbangkan untuk menggantinya. Sebaliknya, jika mereka memiliki inovasi untuk meningkatkan pendapatan, kami akan memberikan dukungan penuh,” tegasnya.
Dengan strategi efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan daerah ini, diharapkan Papua Barat dapat tetap menjalankan program pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, meskipun dalam keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. (red)
