MANOKWARI, PinFunPapua.com — Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, memanfaatkan momentum Hari Otonomi Daerah ke-29 untuk menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, ia memaparkan delapan agenda strategis nasional yang perlu mendapat perhatian serius dari semua elemen pemerintahan.
Pertama, upaya mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi, optimalisasi lahan pertanian, serta peningkatan distribusi dan pemasaran.
Kedua, mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi energi, efisiensi penggunaan energi, dan penguatan kebijakan pendukung.
Ketiga, pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, melalui peningkatan infrastruktur, inovasi teknologi, penegakan hukum, dan kebijakan pengelolaan yang terarah.
Keempat, membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan berintegritas dalam melayani masyarakat.
Kelima, pengembangan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja dengan memberikan kemudahan perizinan usaha, akses permodalan, serta dukungan bagi UMKM, koperasi, dan industri padat karya.
Keenam, peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, dan masyarakat. Fokus utamanya pada infrastruktur, beasiswa, digitalisasi, peningkatan kualitas guru, dan pemberian makanan bergizi kepada peserta didik.
Ketujuh, perbaikan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau melalui penguatan sistem rujukan, peningkatan SDM kesehatan, digitalisasi layanan, serta penanganan masalah stunting dan gizi buruk.
Kedelapan, reformasi birokrasi dan penegakan hukum melalui penyederhanaan struktur, peningkatan kapasitas aparatur, serta digitalisasi pelayanan publik.
“Kesatuan visi dan langkah implementasi yang sinkron antara pusat dan daerah adalah kunci dalam menjawab tantangan besar menuju Indonesia Emas,” tegas Lakotani.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas daerah harus menjadi prioritas melalui penguatan sumber daya manusia, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta reformasi kelembagaan.
“Peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momen refleksi untuk menguatkan komitmen dalam menghadirkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan mampu menjawab harapan rakyat,” tutupnya. (red)
