MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Filep Wamafma, meminta kepada Gubernur Papua Barat untuk segera menuntaskan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Papua Barat. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua Barat, yang berlokasi di Perkantoran Arfai, Manokwari, pada Kamis (30/01/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Filep Wamafma yang akrab disapa “Pace Jas Merah” menegaskan bahwa pembangunan BLK harus menjadi prioritas karena keberadaannya sangat penting dan mendesak bagi masyarakat Papua Barat.
“Kita akan dorong kepada Pak Gubernur sehingga ada skala prioritas terhadap pembangunan BLK ini,” ujar Filep Wamafma.
Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh putra dan putri asli Papua dalam proses rekrutmen tenaga kerja adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan terkait industri yang memiliki standar internasional. Hal ini menyebabkan banyak tenaga kerja lokal tidak dapat bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif.
“Hal seperti ini yang harus disiapkan sehingga tidak ada lagi putra dan putri asli Papua yang hanya bergantung pada pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga bisa bekerja di sektor lain,” lanjutnya.
Menurutnya, BLK dapat menjadi sarana strategis untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar mereka lebih siap dalam menghadapi persaingan kerja, terutama di sektor yang membutuhkan keahlian khusus.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Filep Wamafma juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Ketenagakerjaan Papua Barat, terutama terkait dengan implementasi kebijakan rekrutmen tenaga kerja yang mengatur komposisi 80% tenaga kerja lokal dan 20% tenaga kerja luar.
“Kalau perusahaan asing datang dari luar dan kita hanya memberikan Perdasus tanpa memastikan kesiapan tenaga kerja lokal untuk memenuhi persyaratan tertentu, maka kebijakan ini tidak akan berjalan dengan baik,” tegasnya.
Filep berharap pertemuan ini dapat menghasilkan gagasan yang konstruktif dan memberikan masukan berharga bagi Dinas Ketenagakerjaan Papua Barat dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif di masa depan. (JN)
About the Author
