Efisiensi Anggaran Dinilai Merugikan, PAL KOAP Papua Barat Serahkan Aspirasi Ke DPRPB

MANOKWARI, PinFunPapua.com – Perkumpulan Asosiasi Lokal Pengusaha Orang Asli Papua (PAL KOAP) Papua Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), Senin (24/2/2025). Mereka mendesak DPR Papua Barat segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk menindaklanjuti dampak efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2021.

Aksi yang juga melibatkan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat ini menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai merugikan kontraktor Orang Asli Papua (OAP) serta berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Dalam orasinya, Sekretaris PAL KOAP Papua Barat, Lewis Wanggai, menegaskan bahwa DPR Papua Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat harus segera membentuk pansus untuk menindaklanjuti aspirasi mereka. Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya menjadi masalah bagi kontraktor OAP, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat Papua Barat secara keseluruhan.

“DPR Papua Barat harus melihat ini secara serius. Kami mendesak agar pansus segera dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi kami. Efisiensi anggaran ini bukan hanya masalah bagi kontraktor OAP, tetapi juga bagi masyarakat luas yang bergantung pada pembangunan daerah,” tegas Lewis Wanggai.

Lewis menambahkan bahwa aksi unjuk rasa ini bukanlah langkah terakhir, melainkan awal dari perjuangan mereka untuk menolak dampak negatif kebijakan efisiensi anggaran. Jika aspirasi ini tidak mendapat tindak lanjut dari DPR Papua Barat, PAL KOAP akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kami sangat berharap DPR Papua Barat segera membentuk pansus dan berkoordinasi dengan BP3OKP Papua Barat untuk meninjau kembali Inpres tentang efisiensi anggaran. Jika tidak, kami siap turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar,” tambahnya.

Senada dengan Lewis, Ketua PAL KOAP Papua Barat, Alex Wonggor, menyoroti dampak besar yang dirasakan oleh kontraktor OAP akibat kebijakan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur, menurutnya, telah menghilangkan banyak peluang kerja bagi kontraktor OAP yang bergantung pada proyek-proyek pemerintah daerah.

“Kami bekerja di bidang konstruksi dan proyek infrastruktur adalah sumber penghidupan kami. Jika anggaran terus dipangkas, bagaimana kami bisa bertahan? Kami memiliki keluarga yang harus diberi makan, anak-anak yang harus bersekolah. Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi soal kelangsungan hidup,” tandas Alex Wonggor.

Ia menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti, PAL KOAP siap mengerahkan massa dalam jumlah yang lebih besar untuk memperjuangkan hak mereka.

Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota Komisi II DPR Papua Barat, Ahmad Kudus, menyatakan apresiasinya terhadap PAL KOAP yang telah menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Ia berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPR Papua Barat agar segera dibahas lebih lanjut.

“Saya mohon maaf karena Ketua DPR Papua Barat sedang berada di luar Manokwari. Namun, aspirasi bapak dan ibu saya terima dan akan saya laporkan kepada pimpinan DPR Papua Barat untuk segera ditindaklanjuti,” kata Ahmad Kudus.

Lebih lanjut, Ahmad Kudus menyebut bahwa DPR Papua Barat berencana membentuk pansus yang akan berkoordinasi dengan BP3OKP Papua Barat serta PAL KOAP guna membawa permasalahan ini ke tingkat pemerintahan pusat, termasuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Wakil Presiden RI.

Sebagai simbol keseriusan, aksi unjuk rasa diakhiri dengan penyerahan dokumen aspirasi dari Ketua PAL KOAP, Alex Wonggor, yang didampingi oleh Sekretaris PAL KOAP, Lewis Wanggai, kepada Ahmad Kudus.

Dengan adanya respons dari DPR Papua Barat, diharapkan permasalahan efisiensi anggaran ini dapat segera dibahas secara menyeluruh, sehingga kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya pengusaha OAP yang bergantung pada pembangunan daerah. (red)