MANOKWARI, PinFunPapua.com – Gubernur Papua Barat menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat harus disikapi dengan strategi yang matang agar tidak menghambat pembangunan daerah. Dalam pertemuan dengan para pemangku kebijakan di Papua Barat, ia menekankan pentingnya mempertahankan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar tidak mengalami pemotongan.
Menurut Gubernur, hampir seluruh anggaran mengalami pemotongan, kecuali Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita tidak menolak efisiensi anggaran, tetapi kita ingin memastikan bahwa pemotongan ini tidak mengganggu program pembangunan yang telah dirancang. Dana Otsus harus tetap utuh agar kita bisa menjawab kebutuhan masyarakat Papua,” tegasnya.
Untuk itu, Semua Gubernur di Tanah Papua, DPR Papua, serta Majelis Rakyat Papua (MRP) seluruh Papua, berencana melakukan pertemuan guna membahas langkah-langkah strategis yang harus diambil. Salah satu agenda utama adalah mengajukan permohonan audiensi dengan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar aspirasi Papua terkait anggaran dapat disampaikan secara langsung.
“Kita akan berusaha mengomunikasikan kondisi keuangan daerah kepada pemerintah pusat agar ada kebijakan khusus yang berpihak kepada Papua,” tambahnya. ( red )
