FAKFAK, PinFunPapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama aliansi Cipayung Plus, Selasa (9/9/2025), guna menindaklanjuti 10 poin tuntutan yang sebelumnya disampaikan dalam aksi demonstrasi damai bertajuk Indonesia (C)emas.
Namun, dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang hadir, Dinas Kesehatan (Dinkes) Fakfak tidak mengikuti jalannya RDP. Ketidakhadiran tersebut dikonfirmasi lantaran Dinkes tidak menerima undangan resmi dari panitia pelaksana.
Pantauan media di lokasi menunjukkan setiap peserta RDP lebih dahulu melewati pemeriksaan ketat sebelum memasuki ruang rapat. Rapat dimulai pukul 14.35 WIT, dipimpin Ketua DPRK Fakfak, Amir Rumbouw, dan dimoderatori Wakil Ketua II DPRK Fakfak, Abdul Rahman.
OPD Diminta Jawab Tuntutan Mahasiswa
Sejumlah OPD teknis yang hadir antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Inspektorat. Masing-masing perwakilan OPD diminta memberikan jawaban atas poin-poin tuntutan mahasiswa.
“Kami langsung saja mendengarkan jawaban dari OPD teknis terkait, dan nanti akan ditanggapi,” ujar Abdul Rahman saat membuka jalannya diskusi.
Ia menegaskan DPRK Fakfak sebagai lembaga legislatif memiliki kewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Karena itu, RDP ini menjadi forum resmi untuk merespons aspirasi Cipayung Plus yang sebelumnya telah disampaikan dalam aksi damai di depan kantor DPRK Fakfak.

Sepuluh Tuntutan Cipayung Plus
Dalam aksi damai tersebut, Cipayung Plus menyerahkan secara langsung 10 poin tuntutan kepada pimpinan DPRK Fakfak. Isu yang diangkat mencakup berbagai persoalan strategis, mulai dari legislasi nasional, pendidikan, kesehatan, hingga pemulihan pasca-kebakaran Pasar Thumburuni.
Berikut 10 tuntutan Cipayung Plus yang dibahas dalam RDP:
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI.
- Mendesak kenaikan gaji guru agar layak secara profesional.
- Mendorong reformasi Polri yang profesional dan berpihak kepada rakyat.
- Meminta Cipayung Plus diikutsertakan dalam sidang paripurna DPRK Fakfak.
- Mengawal penyelesaian kasus penyalahgunaan dana ADiK.
- Memprioritaskan korban kebakaran Pasar Thumburuni 2019 untuk mendapat lapak.
- Mengawal realisasi program pendidikan gratis secara menyeluruh.
- Mendesak perbaikan fasilitas dan kejelasan status lahan Puskesmas rawat inap di distrik.
- Mendorong pembentukan Satgas Cipayung Plus untuk mengawal kebijakan pemerintah dan DPRK.
Momentum Sinergi Mahasiswa dan Pemerintah
RDP ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara mahasiswa dan pemerintah daerah, sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Fakfak.
Dengan adanya forum terbuka seperti ini, DPRK Fakfak menegaskan komitmennya untuk terus menjembatani aspirasi masyarakat, sementara aliansi mahasiswa Cipayung Plus meneguhkan peran kritisnya dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah. (Risman )
