MANOKWARI, PinFunPapua.com — Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua Barat, Brigjen Pol. Dr. Sulastiana, M.Si., CRGP., CHCM., CRPP., berharap penerapan kebijakan manajemen risiko di lingkungan Polda Papua Barat dapat memberikan manfaat nyata dalam pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sekaligus mendorong peningkatan kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan Wakapolda Papua Barat saat diwawancarai usai kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko yang digelar di Gedung Arfak Confession Hall Polda Papua Barat, Kamis (29/1/2026). Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat utama Polda Papua Barat, jajaran Polres, serta operator manajemen risiko dari seluruh satuan kerja di wilayah Papua Barat.
Wakapolda menegaskan bahwa Polda Papua Barat mendapat kepercayaan dan kesempatan pertama dari jajaran Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko sebagai pilot project di lingkungan Polri. Oleh karena itu, seluruh jajaran di Polda Papua Barat diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko secara sungguh-sungguh.
Menurutnya, manajemen risiko tidak boleh dipahami sebatas pemenuhan administrasi atau kewajiban dokumentasi semata, melainkan harus menjadi instrumen pengendalian kinerja yang mampu mengawal pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan terukur.
“Manajemen risiko diharapkan dapat membantu Polri, khususnya Polda Papua Barat, dalam mengawal pencapaian tujuan organisasi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan,” ujar Brigjen Pol. Dr. Sulastiana.
Lebih lanjut, Wakapolda menjelaskan bahwa proses piloting yang saat ini sedang berjalan di Polda Papua Barat diharapkan dapat menghasilkan berbagai masukan konstruktif bagi penyempurnaan draf Peraturan Kapolri tentang Manajemen Risiko. Penyusunan peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.
Ia menambahkan, penerapan manajemen risiko yang efektif akan membantu satuan kerja di lingkungan Polri dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja, baik dalam aspek operasional, pelayanan publik, maupun tata kelola organisasi.
“Harapannya, penerapan manajemen risiko di Polda Papua Barat dapat berjalan efektif sebagaimana telah diterapkan di kementerian dan lembaga lainnya, serta menjadi contoh atau role model bagi satuan kerja Polri di wilayah lain di Indonesia,” jelasnya.
Wakapolda Papua Barat juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan manajemen risiko akan berdampak langsung terhadap peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas Polri, khususnya dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Harapan kami, kebijakan ini benar-benar dapat diimplementasikan secara konsisten dan memberikan dampak positif terhadap kinerja Polda Papua Barat, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” tutup Wakapolda.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Polda Papua Barat berkomitmen untuk memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung upaya reformasi birokrasi Polri yang berorientasi pada pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. (JN)
About the Author
